Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Tenaga Kerja, APINDO Jabar Nilai Langkah KDM Dorong Investasi Jawa Barat Melesat

AKURAT JABAR - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat Ning Wahyu, memberikan apresiasi terhadap rencana reformasi birokrasi dan kebijakan investasi Gubernur Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua APINDO Jabar saat menggelar Forum Sinergi Dunia Usaha dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Kamis (23/10/2025).

Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, perwakilan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, akademisi, serta para pengusaha.

Baca Juga: Anggaran Daerah Tak Mengendap! Jawa Barat Catat Serapan APBD Tertinggi di Indonesia

Dalam kesempatannya, Ning Wahyu menegaskan bahwa forum tersebut tidak hanya menjadi ajang pertemuan antarpebisnis dan pemerintah, namun juga sebagai wadah strategis dalam upaya memperkuat kolaborasi nyata antara sektor usaha dan pemerintah daerah.

“Forum ini kami harapkan menjadi sarana bagi pelaku usaha untuk menyampaikan aspirasi serta tantangan yang mereka hadapi secara langsung, sekaligus mendengar komitmen dan arahan dari Gubernur Jawa Barat dalam menciptakan iklim usaha yang adil dan kondusif,” ujar Ning.

Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasinya terkait rencana yang akan dilakukan KDM dalam mempersiapkan reformasi birokrasi di bidang perizinan agar lebih efisien serta berbasis pada tingkat risiko.

Baca Juga: Cari Kerja Kini Lebih Mudah: Aplikasi Nyari Gawe Buka Akses Lowongan Resmi untuk Warga Jawa Barat

“Contohnya, industri dengan risiko rendah seperti pabrik konveksi, tidak seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan industri kimia," katanya.

"Melalui klasifikasi risiko ini, perizinan untuk usaha berisiko rendah dapat diselesaikan dalam waktu singkat, bahkan hanya beberapa jam, tanpa mengabaikan aspek lingkungan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ning juga menyambut positif terhadap usulan yang disampaikan Gubernur KDM agar dapat menyederhanakan sistem pengupahan.

Baca Juga: Gubernur Jabar Luncurkan Aplikasi Nyari Gawe: Permudah Akses Kerja Tanpa Pungli dan Antrian Panjang

Ia menilai, penetapan upah sebaiknya tidak lagi berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), melainkan cukup dengan menggunakan satu standar Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Selanjutnya, penyesuaian upah dapat dilakukan melalui dialog bipartit antara pengusaha dan pekerja sesuai karakteristik serta kemampuan sektor industri masing-masing,” tutur Ning.

Lebih lanjut, Ning juga menyoroti kebijakan yang berkaitan dengan digitalisasi proses rekrutmen tenaga kerja yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi Nyari Gawe.

Baca Juga: Ada Dana Mengendap di Pemprov Jabar? Gubernur Dedi Mulyadi Minta BPK Turun Tangan

“Melalui aplikasi ini, pelamar kerja tidak perlu lagi datang langsung atau menyerahkan berkas fisik ke pabrik. Seluruh tahapan rekrutmen kini dilakukan secara daring, sehingga dapat mengurangi praktik percaloan tenaga kerja,” tambahnya.

Ia pun mengajak seluruh perusahaan di wilayah Jawa Barat, khususnya anggota APINDO, untuk memanfaatkan platform tersebut secara maksimal dengan mendaftarkan perusahaannya dan mengunggah informasi lowongan yang tersedia.

“Saya mengimbau para pelaku usaha agar mendukung inovasi Pemprov Jabar ini. Digitalisasi sistem ketenagakerjaan bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka lapangan kerja yang lebih luas serta menjamin transparansi proses rekrutmen,” pungkas Ning.

Baca Juga: Serasi, Semarak Vokasi dan 4 Aksi: Gebrakan Jabar Tingkatkan Mutu SMK dan Link and Match Industri