Ada Dana Mengendap di Pemprov Jabar? Gubernur Dedi Mulyadi Minta BPK Turun Tangan

AKURAT JABAR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung, pada Jumat (24/10/2025).

KDM menyampaikan, bahwa maksud kedatangannya tersebut dalam rangka meminta BPK Perwakilan Jawa Barat melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap arus kas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

“Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat, yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit,” tegas KDM.

Menurut dia, dengan dilakukannya audit oleh BPK, maka akan diketahui sejauh mana perencanaan Pemprov Jabar dalam mengelola keuangan daerah.

KDM juga menyebut, bahwa saat ini audit keuangan rutin terhadap Pemprov Jabar sedang berlangsung. Dari hasil audit itu, BPK akan mampu menilai berbagai aspek keuangan daerah.

"Nanti bisa terlihat apakah Pemprov Jabar, satu, memiliki perencanaan keuangan yang baik. Kedua, memiliki pengelolaan keuangan yang baik, baik uang yang masuk dalam bentuk pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat,” jelas dia.

Lebih lanjut KDM menambahkan, bahwa BPK juga akan menilai sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran daerah, apakah belanja daerah sudah benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sehingga dia menekankan, bahwa orientasi utama Pemprov Jabar ialah untuk memastikan bagaimana hasil belanja daerah dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Langkah ini, tegas KDM, dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja Pemprov Jabar dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh publik.