Rereongan Sapoe Sarebu: Gerakan Kolektif Seribu Rupiah Setiap Hari untuk Solidaritas Warga Jabar

AKURAT JABAR - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat secara resmi telah meluncurkan gerakan "Rereongan Sapoe Sarebu" (Poe Ibu). Program yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini merupakan gerakan kolektif yang mampu menumbuhkan solidaritas masyarakat.

Program Poe Ibu ini adalah gerakan sosial dengan mengajak seluruh elemen masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pelajar agar bersama-sama ikut menyisihkan dana sebesar Rp1.000 setiap hari, secara serentak di seluruh Jawa Barat.

Kick-off gerakan ini diikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, hingga tingkat desa. Diawali dari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Senin (6/102025).

Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein yang akrab disapa Om Zein menjelaskan, bahwa gerakan tersebut merupakan perwujudan dari adanya partisipasi masyarakat secara sukarela.

"Mulai hari ini kita gerakkan bersama. Dari ASN, pelajar, sampai masyarakat bisa ikut menyumbang seribu rupiah setiap hari. Sumbangan ini sifatnya ikhlas, bukan paksaan," ungkap Om Zein kepada awak media.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 149/PMD.03.04/KESRA, program "Rereongan Sapoe Sarebu" tersebut secara spesifik bertujuan untuk membantu kebutuhan darurat masyarakat yang kurang mampu, baik pada sektor pendidikan maupun kesehatan.

Anggaran yang terkumpul nantinya akan dialokasikan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang tidak terjangkau oleh program pemerintah yang sudah ada.

Kebutuhan yang dimaksud seperti biaya transportasi atau kebutuhan bagi pendampingan pasien yang tengah berobat, serta pembelian seragam sekolah atau kebutuhan penting lainnya untuk peserta didik yang berasal dari keluarga prasejahtera.

"Meskipun sekolah telah digratiskan dan BPJS telah tersedia, namun biaya operasional seperti ongkos menuju rumah sakit, atau kebutuhan pembelian seragam sekolah, masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Melalui program ini, kendala-kendala tersebut diharapkan dapat teratasi," tutur Om Zein.

Untuk mencegah adanya potensi penyelewengan, Bupati menegaskan bahwa setiap desa dan OPD akan membentuk bendahara khusus yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas berjalan dengan baik.

Adapun dana yang terkumpul tersebut akan dikelola secara terpisah di masing-masing unit. Meskipun bukan bagian dari dana pemerintah, seluruh laporan keuangan program tersebut akan diaudit secara berkala oleh pihak Inspektorat.

Selain itu, akan dibuka posko pengaduan di rumah kepala desa dan posko di tingkat kabupaten yang telah disediakan. Sehingga memungkinkan warga untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan secara langsung.

"Ini adalah ikhtiar untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dana gotong royong ini akan dikelola secara transparan dan terbuka. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan melalui pos pengaduan yang telah kami siapkan," jelas Om Zein.

Program "Rereongan Sapoe Sarebu" tersebut diharapkan menjadi wujud nyata terbangunnya rasa solidaritas dan kebersamaan masyarakat Jawa Barat.

Meskipun sederhana dengan nominal yang kecil, namun program ini diharapkan mampu menutupi kebutuhan mendesak masyarakat yang belum tercover oleh program pemerintah.

"Gerakan ini mungkin terlihat sederhana, namun dampaknya sangat besar. Apabila seluruh elemen masyarakat berpartisipasi, nilai yang terkumpul akan sangat signifikan dalam membantu warga yang benar-benar membutuhkan," tandas Om Zein.