JIKA PERTARUNGAN TANPA PEMENANG, Presiden vs Para Pengkhianatnya

AKURAT JABAR - JIKA kasus dugaan penyadapan yang telah berujung pada penetapan dan penahanan tersangka ini diibaratkan pertarungan antara Presiden dengan para pengkhianatnya, maka pertarungan itu harus berakhir dengan kemenangan negara.

Yaitu, kemenangan yang berarti seluruh perbuatan terbongkar, setiap pihak yang terbukti terlibat mempertanggungjawabkan tindakannya, dan celah penyalahgunaan kekuasaan ditutup.

Jika negara berhenti setengah jalan sehingga jaringan pelanggaran tetap hidup, perkara ini dapat menjadi pintu menuju krisis yang lebih besar. Hilangnya kepercayaan, pembelahan masyarakat, bahkan konflik sosial. Itu risiko yang harus dicegah, meskipun bukan kepastian bahwa kerusuhan tinggal menunggu waktu.

Perkara yang menjadi latarnya memang serius. Dalam konferensi pers 3 November 2026, Bareskrim mengumumkan tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso.

Menurut penyidik, penyadapan diduga berlangsung pada 2025–2026 dengan memasukkan nomor ke sistem intersepsi tanpa prosedur yang semestinya. Sasarannya mencakup Presiden serta sejumlah pejabat, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, dan pengusaha.

Kata “pengkhianatan” dalam tulisan ini merupakan penilaian moral terhadap penyalahgunaan amanah apabila terbukti; penetapan kesalahan orang tetap menjadi kewenangan pengadilan.

Justru dari sinilah tuntutan pengusutan menyeluruh mendapatkan dasarnya. Penyadapan ilegal terhadap pengambil keputusan negara mempunyai dimensi keamanan pemerintahan.

Informasi tentang pembicaraan, rencana atau bahkan kelemahan pribadi dapat menjadi sumber tekanan jika jatuh ke pihak yang menyalahgunakannya.

Pertanyaan mendasarnya ialah: untuk siapa informasi dikumpulkan, kepada siapa hasilnya diberikan, dan untuk kepentingan apa digunakan?

Pertanyaan itu membuka jalur penyidikan yang penting. Apabila ditemukan bukti pemerasan, sabotase, atau rencana kejahatan lain, penyidikan harus berkembang mengikuti bukti tersebut. Negara tak boleh kalah dan kompromi dalam kasus ini.

Karena itu, pertarungan ini perlu mempunyai pemenang yang jelas: negara hukum. Ukurannya ialah kemampuan mengungkap perkara sampai tuntas dan mencegah pengulangan.

Penangkapan hanya permulaan. Kemenangan baru mempunyai arti ketika rantai perintah terbuka, penerima hasil sadapan teridentifikasi, dan pertanggungjawaban menjangkau setiap pihak yang keterlibatannya terbukti.

Mengapa langkah setengah hati berbahaya? Karena ia dapat mengirim pesan bahwa penyalahgunaan alat negara masih bisa diselesaikan melalui perlindungan atau tawar-menawar kekuasaan.

Kewibawaan, legitimasi, dan kemampuan memerintah biasanya terkikis melalui proses seperti keputusan sulit dipercaya, aparatur meragukan konsistensi pimpinan, dan masyarakat mencurigai penegakan hukum.

Jika ini dibiarkan bertemu dengan tekanan ekonomi serta polarisasi, kerentanan itu dapat memperbesar peluang konflik, baik vertikal maupun horizontal.

Dengan latar belakang militernya, Presiden Prabowo semestinya memahami pentingnya tujuan yang jelas, koordinasi, disiplin, dan ketuntasan.

Sarana harus diarahkan oleh tujuan yang hendak dicapai. Dan tujuan Prabowo dalam krisis ini seharusnya terang. Memulihkan keamanan pemerintahan dan menjamin perangkat negara bekerja sesuai mandat.

Seluruh institusi terkait bekerja tuntas sesuai kewenangannya, dari penyidikan dan pengawasan hingga pembenahan sistem.

Melumpuhkan jaringan sampai ke akar berarti menelusuri pelaksana, pemberi perintah, dan penerima informasi.

Membongkar otak penggerak berarti menemukan siapa yang mengendalikan perbuatan berdasarkan jejak komunikasi, dokumen, serta keterangan yang dapat diuji.

Ketegasan presiden dapat diwujudkan melalui perlindungan terhadap penyidik dan pelapor dari intervensi, pengamanan bukti digital, audit kewenangan intersepsi, dan pembenahan pengawasan.

l

Dari sudut komunikasi, perkara ini memang membuka kemungkinan pemulihan citra Prabowo. Situational Crisis Communication Theory yang dikembangkan W. Timothy Coombs menerangkan pentingnya atribusi tanggung jawab.

Jika publik menilai Prabowo sebagai korban penyalahgunaan kewenangan, simpati dapat muncul. Namun, publik juga dapat bertanya bagaimana penyimpangan itu berlangsung dalam pemerintahannya.

Karena itu, simpati harus disertai jawaban melalui tindakan: perkara diusut, kelemahan pengawasan diakui dan diperbaiki, serta layanan pemerintahan terus berjalan.

Jika itu bisa dilakukan, Prabowo berpotensi memperoleh kembali kepercayaan ketika ketegasannya menghasilkan kepastian hukum, pemerintahan yang aman, dan perbaikan kinerja yang dirasakan warga.

Menjadi korban dapat mengundang simpati; memimpin penyelesaian yang adil dapat membangun keyakinan.

Di situlah citra, kredibilitas, dan integritas Prabowo dipertaruhkan. Citra menyangkut bagaimana ia terlihat, apakah janjinya dipercaya, dan apakah integritas menyangkut kesediaannya menerapkan hukum secara konsisten, tegas dan tanpa pandang bulu.

Jika perkara ini berhenti pada beberapa nama sementara mekanisme penyalahgunaan tetap tersedia, negara memperoleh kemenangan yang rapuh.

Jika pengusutan menjangkau semua pihak yang terbukti terlibat dan melahirkan pengawasan yang lebih kuat, Prabowo berpeluang meninggalkan warisan kelembagaan yang bertahan melampaui masa jabatannya.

Karena itu, pertarungan ini harus dimenangkan negara. Sebab, jika negara kalah, bahkan tak ada pemenangnya, yang menjadi korban pasti jutaan rakyat Indoensia.

Penulis: Toto Izul Fatah

(Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA)