Ono Surono Dorong Sosialisasi Gerakan Rereongan Sapoe Saribu: Wujud Gotong Royong untuk Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat

AKURAT JABAR - BANDUNG,- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengungkapkan bahwa Gerakan Rereongan Sapoe Saribu harus disosialisasikan dengan baik sampai ke masyarakat.

Menurut Ono, tata kelola dan pengawasan menjadi poin penting sehingga tidak muncul opini di masyarakat bahwa gerakan ini merupakan pungutan yang membebani dan menjadi ladang penyalahgunaan keuangan atau korupsi.

Pelaksanaannya bisa dilakukan bertahap oleh institusi pemerintah terlebih dahulu. Kemudian mengarah ke sektor swasta/bisnis/pengusaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Baru pelibatan masyarakat secara umum,"
ujar Ono dalam keterangannya, Senin (6/10).

Ono menyebut, Gotong Royong adalah budaya Indonesia yang menjadi dasar atau inti dari Ideologi Negara, Falsafah Hidup, dan Jalan Hidup Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

 "Gotong Royong juga selaras dengan Ajaran Sunda, Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, Silih Wawangi. Yang sejak dahulu sudah berjalan tetapi mengalami penurunan semangat rakyat untuk melakukannya. Kesetiakawanan dan kesukarelawanan sosial harus digalakkan kembali secara masif dan melibatkan instrumen pemerintah," bebernya.

Lebih lanjut, Ono menyoroti bahwa masalah dasar rakyat di Jawa Barat yang selalu muncul adalah pendidikan dan kesehatan, sementara anggaran APBN/APBD masih banyak terserap untuk infrastruktur dan sarana prasarana.

"Di sisi lain, kebutuhan rakyat yang mendesak seperti seragam, buku, alat tulis serta biaya berobat bagi pasien tidak mampu non peserta BPJS atau biaya tunggu bagi pasien yang tidak mampu juga, pada akhirnya tidak bisa menunggu distribusi/pencairan dana dari APBD," ujarnya.

Untuk itu, ia menilai perlu adanya gerakan nyata antara pemerintah dan masyarakat berkemampuan finansial untuk saling membantu.

"Maka, perlu adanya gerakan bagaimana institusi pemerintah dan rakyat yang mempunyai kepedulian dan kemampuan finansial untuk dapat membantu rakyat di lingkungannya masing-masing," ungkapnya.

Selain itu, Ono menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dalam pelaksanaan gerakan ini.

"Setiap institusi dan masyarakat yang menggalang, wajib menyampaikan laporan secara transparan dan akuntabel, diumumkan berkala setiap minggu atau bulan, mencontoh pengelolaan keuangan di masjid/mushola," tegasnya.

Terakhir, Ono berharap gerakan ini bisa menjadi solusi nyata bagi potensi turunnya anggaran daerah di tahun mendatang.

"Bila gerakan ini berjalan, maka masalah turunnya APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten/Kota se Jawa Barat tahun anggaran 2026, semoga tidak berpengaruh terhadap masalah sosial dan ekonomi,"
tandas Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat tersebut.