Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Jabar, KDM Dorong Evaluasi Anggaran Pemda Agar Lebih Cermat

AKURAT JABAR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM berharap BPK Jabar di bawah kepemimpinan yang baru dapat semakin cermat dalam perencanaan, terlebih dalam melakukan evaluasi anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebelum diserahkan ke DPRD.

Hal ini disampaikan langsung oleh KDM saat melakukan pengukuhan terhadap Ikhwan Mulyawan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat di Bale Pakuan, Kota Bandung, pada Rabu (20/8/2025).

"Harapannya nanti kita bersama cermat di perencanaan. Misalnya kebijakan Gubernur hari ini adalah evaluasi anggaran pra dilakukan sebelum APBD diserahkan ke DPRD," ungkapnya.

Menurut KDM, potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah itu justru lebih banyak terjadi pada aspek belanja yang tidak perlu, bukan pada regulasi proyeknya.

"Kita juga sebenarnya sudah melakukan pencegahan penyimpangan pengelolaan keuangan, karena penyimpangan keuangan itu yang paling besar bukan pada aspek regulasi proyeknya tapi pada aspek belanja yang tidak penting," jelasnya.

KDM juga mengatakan bahwa hingga saat ini BPKP Jabar telah menjadi mitra strategis dalam menelaah berbagai kebijakan daerah, mulai dari segi perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi.

Hal ini dimaksudkan agar belanja daerah dapat memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kualitas pendidikan dan kehidupan masyarakat.

"Karena itu yang menjadi orientasi utama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pengelolaan fiskal," imbuhnya.

Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat tersebut dihadiri oleh para bupati dan wali kota. Untuk itu KDM berharap, saat penyusunan anggaran tahun 2026, sebanyak total 27 pemerintah daerah yang ada di Jabar dapat segera menyerahkan draf anggaran terlebih dahulu kepada Gubernur.

Setelah itu, Pemprov Jabar bersama BPKP kemudian akan melakukan audit perencanaan agar selaras dengan visi misi kepala daerah sekaligus sejalan dengan arah kebijakan nasional.

"Sesuai tidak dengan prinsip dasar menyelesaikan masalah layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur karena itu yang menjadi fokusnya," kata KDM.