Pemerintah Siapkan Internet 100 Mbps untuk Sekolah dan Puskesmas Serta Kantor Desa Blank Spot

AKURAT JABAR - Pemerintah tengah menyiapkan akses internet tetap hingga 100 Mbps untuk wilayah tanpa jaringan serat optik, termasuk bagi sekolah, puskesmas dan kantor desa.

Langkah ini dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat dilantik, sebagai bagian dari upaya percepatan pemerataan digital nasional.

Hal ini diungkapkan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid di hadapan pimpinan Telkom, Telkomsel, Indosat dan XL Smart saat acara audiensi di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Baca Juga: Menkomdigi Meutya Hafid Gaet UEA untuk Kolaborasi Talenta Digital dan AI di Forum Teknologi Dunia

Dalam kesempatan tersebut, Menkomdigi menyatakan bahwa kebijakan ini akan difasilitasi melalui alokasi spektrum baru dan skema jaringan terbuka (open access) dengan mendorong banyak pihak untuk terlibat dan harga layanan yang terjangkau.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat," ujar Meutya.

Upaya ini dilakukan sebagai harapan agar dapat membuka jalan bagi penyediaan layanan internet tetap berkecepatan tinggi di wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik.

Baca Juga: Menkomdigi: PP Tunas Jadi Inspirasi Malaysia, Langkah Indonesia Lindungi Anak di Dunia Digital

Khususnya - lanjut Meutya, bagi fasilitas publik yang membutuhkan internet seperti pusat layanan kesehatan, sekolah, kantor desa, serta rumah tangga.

Diketahui, sebanyak 86 persen sekolah (190.000 unit) masih belum mempunyai akses internet tetap. Hal ini dilihat berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi.

Selain itu, sebanyak 75 persen Puskesmas (7.800 unit) belum memiliki koneksi jaringan internet yang baik. Begitupun dengan kantor desa yang berjumlah mencapai 32.000, masih berada dalam zona blank spot.

Baca Juga: Komdigi Blokir 1,3 Juta Konten Judi, Sinergi BPK Perkuat Tata Kelola Ruang Digital

Sedangkan untuk penetrasi fixed broadband baru menjangkau sejumlah angka, yakni sebesar 21,31 persen rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah sendiri untuk mendukung hal ini, telah menyiapkan spektrum baru yang akan dialokasikan secara transparan kepada operator seluler nasional.

Model jaringan yang akan diterapkan bersifat open access, artinya pemegang izin wajib membuka infrastrukturnya untuk digunakan bersama oleh penyelenggara lain.

Baca Juga: Menkomdigi dan KDM Sosialisasikan PP Tunas: Wujudkan Ruang Digital Ramah Anak di Purwakarta

"Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri," terang Meutya.

Selama lebih dari satu bulan, telah dilakukan proses konsultasi industri untuk Kesiapan Peraturan Menteri sebagai landasan hukum dari program internet murah.

Tahun ini, rencananya akan dimulai proses seleksi operator dengan skema yang transparan dan akuntabel, mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen untuk menyediakan layanan dengan harga yang terjangkau.

Baca Juga: Perkuat Kolaborasi, Meutya Hafid dan Dedi Mulyadi: Tekan Maraknya Judi Online di Jawa Barat