Dukung Sekolah Swasta, Pemprov Jabar Siapkan Rp218 Miliar untuk Beasiswa Siswa Tidak Mampu

AKURAT JABAR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp218 miliar dalam APBD 2026 untuk program Beasiswa SMA SMK Swasta Jawa Barat 2026.

Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan berkelanjutan bagi siswa dari keluarga tidak mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan berkualitas di sekolah swasta.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan bahwa pihaknya tidak menghapus kebijakan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

Baca Juga: Kadisdik Purwanto: Ratusan Ribu Murid yang Tidak Lolos SPMB Dapat Mendaftar ke Jenjang SMA/SMK/MA Swasta dan PKBM

Pemprov Jabar hanya mengubah mekanisme penyaluran dana yang sebelumnya masuk ke rekening sekolah, kini langsung menyasar rekening siswa dalam bentuk beasiswa.

“Kami tidak menghilangkan bantuan untuk pendidikan swasta. Perubahan hanya terjadi pada cara pemberiannya saja,” ujar Dedi Mulyadi, Kamis (28/1/2026).

Baca Juga: Kolaborasi Disdik Jabar dan Prancis: Buka Akses Pendidikan Internasional untuk Pelajar SMA/SMK

Bebas Biaya Pendidikan dan Seragam Gratis

Melalui skema baru ini, Pemprov Jabar menanggung seluruh biaya pendidikan siswa tidak mampu di SMA/SMK swasta.

Bahkan, bantuan tersebut mencakup kebutuhan penunjang lainnya seperti seragam dan sepatu sekolah.

KDM menyebut langkah ini sebagai upaya menghadirkan rasa keadilan di sektor pendidikan.

Baca Juga: Didukung 2 Ribu SMK, Jabar Model SMK Go Global Siap Lahirkan Talenta Vokasi Kelas Dunia

Dengan begitu, masyarakat miskin tetap dapat bersekolah di yayasan swasta tanpa terkendala biaya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan ketersediaan dana tersebut sudah aman di dalam APBD murni 2026.

"Kami sudah melakukan pengecekan berlapis. Anggaran sebesar Rp218 miliar ini sudah fix tersedia," tegas Herman.

Baca Juga: Kebijakan PAPS Digugat Forum Kepala Sekolah Swasta ke PTUN, Kadisdik Jabar: Ini Demi Cegah Anak Putus Sekolah

Besaran Bantuan dan Harapan Reaktivasi BPMU

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menjelaskan rincian teknis kesepakatan tersebut.

Beasiswa operasional ini menyasar siswa dari keluarga miskin kategori desil satu hingga empat. Adapun besaran bantuan mencapai Rp600 ribu per siswa per tahun.

“Sekitar Rp180 miliar kami sepakati khusus untuk beasiswa operasional sebagai pengganti skema BPMU tahun ini,” ungkap Yomanius.

Baca Juga: Cetak SDM Adaptif, Gubernur Dedi Mulyadi Gagas Sekolah Maung Jawa Barat 2026

Meskipun demikian, DPRD Jawa Barat tetap mendorong pemerintah untuk mengaktifkan kembali skema BPMU pada tahun-tahun mendatang.

Pihak legislatif menilai banyak sekolah swasta yang masih membutuhkan stabilitas keuangan melalui bantuan langsung ke lembaga.

Singkatnya, perubahan skema ini bertujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada individu siswa.

Pada akhirnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah di Jawa Barat.

Baca Juga: Kadisdik Jabar Integrasikan Konservasi Bambu ke Kurikulum, Dukung Visi Ekologi KDM