Hadiri Rakor Antikorupsi, Gubernur Jabar: Wujudkan Pemerintahan Bersih Sambut Indonesia Emas 2045

AKURAT JABAR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menghadiri rapat koordinasi anti korupsi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertempat di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta, pada Kamis (10/7/2025).

Mengangkat tema "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah", kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para kepala daerah.

Momen penting itu menjadi langkah untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, utamanya dalam menyongsong visi Indonesia Emas tahun 2045.

Melalui momentum tersebut, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam sambutannya menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap praktik korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia.

Keprihatinan tersebut, sambung Johanis - didasarkan pada pengalaman panjangnya sebagai jaksa dalam menangani berbagai kasus yang melibatkan banyak pejabat tinggi negara, termasuk presiden, para pimpinan partai politik, hingga kepala daerah.

"Rasanya sudah bosan menangani perkara korupsi. Tapi demi bangsa dan negara, saya tetap berbagi pengetahuan agar kita bisa membangun Indonesia yang adil dan makmur, sebagaimana amanat UUD 1945 dan Pancasila," ungkapnya.

Johanis juga menggarisbawahi terhadap rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang hanya mencapai nilai 37 pada tahun 2024.

Ia menilai, dengan rendahnya angka IPK yang diperoleh tersebut menjadi potret nyata bagaimana praktik korupsi di berbagai lini pemerintahan begitu sangat kuat dan mengakar.

Pemberantasan korupsi sendiri - menurut Johanis - bukanlah barang baru. Sejak eranya Presiden Soekarno tahun 1957, tindakan korupsi telah menjadi musuh bersama.

Sebagai langkah pemberantasan korupsi tersebut, lahirlah Undang-Undang Darurat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada tahun 1960. Meski demikian, praktik korupsi masih saja kerap terjadi hingga saat ini.

"Kalau kita lihat negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, IPK mereka jauh lebih tinggi. Karena mereka berhasil membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," ucapnya.

"Kita ini negara kaya raya, punya tambang, emas, dan nikel, tapi masih saja dibayangi korupsi," tegas Johanis di hadapan para kepala daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan penandatanganan komitmen antikorupsi di akhir acara sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan antikorupsi.

Selain Jawa Barat, sejumlah kepala daerah juga hadir dalam rakor tersebut yakni Banten, DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Penandatanganan komitmen tersebut dilakukan dengan harapan dapat dijadikan pijakan awal untuk memperkuat integritas dan upaya membangun kepercayaan publik.

Komitmen tersebut juga diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai langkah nyata dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.