Ranperda Pelaksanaan APBD 2024, Sekda Herman Sampaikan Jawaban Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar

AKURAT JABAR - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menerangkan bahwa penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jabar adalah salah satu tahapan dalam mekanisme pembahasan sekaligus tambahan informasi untuk memperjelas ranperda.

Hal ini disampaikan Herman Suryatman saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, pada Senin (23/6/2025).

Rapat paripurna ini sendiri adalah penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.

Adapun Jawaban Gubernur tersebut disampaikan oleh Sekda Herman, mengingat Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Wagub Jabar Erwan Setiawan baru menjabat pada Februari 2025.

Herman memberikan apresiasi terhadap pimpinan dan anggota DPRD Jabar yang telah mencurahkan perhatian serta pencermatannya terhadap substansi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Hal itu - lanjut Herman, tentu sangat bermanfaat bagi penyempurnaan ranperda, baik yang bersifat apresiasi, harapan, pernyataan, pertanyaan, pengkritisan, maupun rekomendasi.

Herman juga berterimakasih kepada setiap fraksi DPRD Jabar yang telah mengapresiasi pencapaian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang keempat belas kalinya secara berturut-turut dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

"Saya sampaikan bahwa Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 sebesar 92 persen berasal dari pendapatan pajak daerah. Potensi pajak daerah tersebut, 67 persen diantaranya berasal dari PKB dan BBNKB," ungkap Herman.

Herman juga menilai, bahwa untuk mengurangi ketergantungan PAD kepada PKB dan BBNKB, pihaknya telah melakukan berbagai upaya diversifikasi PAD yang dilaksanakan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan para pihak yang menjadi leading sector setiap jenis penerimaan PAD. Hal itu dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan PAD tersebut.

Selanjutnya, kata Herman - diperlukan upaya pengelolaan PAD secara optimal dan efektif, melalui peningkatan inovasi layanan digital, intensifikasi, serta ekstensifikasi berbagai sumber pendapatan yang sah dan tidak membebani masyarakat kecil.

"Program Pemutihan Kendaraan Bermotor juga merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan dan mempercepat penerimaan PAD dari jenis Pajak Kendaraan Bermotor," ujar Herman.

Selain itu, Sekda Herman juga mengatakan bahwa Pemprov Jabar juga telah menyusun dan melakukan pemutakhiran peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peta kawasan tersebut mencakup Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan elemen pendukung lainnya.

Sekda Herman menyebut, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para nelayan melalui optimalisasi hasil tangkapan ikan, Pemprov Jabar juga telah memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, Herman juga menyebut Pemda Provinsi Jabar telah memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada nelayan untuk mengoptimalkan hasil tangkap ikan.

Seluruh pembahasan ranperda yang mencakup berbagai bidang itu, Herman menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memfokuskan kinerja Pemda Provinsi Jabar dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Jabar.

"Kita punya banyak PR di pendidikan, kita punya banyak PR di kesehatan, kita punya banyak PR di ekonomi, pengangguran kita masih tinggi dan Pak Gubernur sedang mengakselerasi semua persoalan ini diselesaikan," jelas Sekda Jabar Herman Suryatman.