Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Pemprov Jabar Catat Pendapatan Rp36,68 Triliun Hingga Desember 2024

AKURAT JABAR - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menorehkan kinerja positif atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Mewakili Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 di dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (12/6/2025).

Dalam kesempatan itu, Erwan menyatakan bahwa total pendapatan daerah mencapai Rp36,68 triliun atau 101,08 persen dari target sebesar Rp36,29 triliun terhitung hingga 31 Desember 2024.

Baca Juga: Realisasi Belanja Daerah Capai 92,57 Persen, Pemda Purwakarta sampaikan LKPJ Tahun 2024 di Paripurna

Dari pendapatan daerah tersebut, maka sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2024 mencapai nominal lebih dari Rp1,75 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp25,31 triliun (101,72 persen dari target), sebesar Rp11,35 triliun (99,69 persen) pendapatan transfer, serta pendapatan daerah lainnya yang sah sejumlah Rp23,19 miliar (100 persen).

Selain daripada itu, tercatat sebesar Rp35,54 triliun merupakan realisasi dari belanja daerah atau 96,31 persen dari pagu anggaran sebesar Rp36,91 triliun.

Baca Juga: DPRD Jabar Apresiasi Opini WTP atas LHP LKPD Provinsi Jabar TA 2024, BPK Soroti Sejumlah Temuan

"Alhamdulillah, dari keseluruhan transaksi anggaran dan realisasi APBD 2024, kita berhasil mencatatkan SiLPA sebesar Rp1,75 triliun lebih," ujar Erwan.

"Ini menunjukkan efisiensi dan akuntabilitas yang terus kita jaga dalam pengelolaan keuangan daerah," sambung Wagub Jabar di hadapan para wakil rakyat daerah tersebut.

Adapun belanja daerah tersebut mencakup belanja operasi sebesar Rp19,98 triliun, belanja modal Rp2,11 triliun, belanja tidak terduga Rp784,11 juta dan belanja transfer sebesar Rp13,44 triliun.

Baca Juga: Disepakati DPRD, Dedi Mulyadi Targetkan Angka Partisipasi Sekolah 12 Tahun Bagi Seluruh Anak di Jawa Barat

Sementara, dalam laporan keuangan juga menunjukkan bahwa per 31 Desember 2024 neraca keuangan telah mencatat total aset sebesar Rp46,14 triliun.

Aset tersebut terdiri dari aset tetap sebesar Rp28,97 triliun, sebesar Rp12,92 triliun investasi jangka panjang, aset lancar Rp2,52 triliun, serta aset lainnya dan properti investasi senilai lebih dari Rp1,7 triliun.

Sedangkan pada sisi lainnya, total kewajiban daerah mencapai nilai sebesar Rp2,95 triliun, sedangkan ekuitas diketahui sebesar Rp43,18 triliun.

Baca Juga: Pemprov Jabar Raih Opini WTP 14 Kali Berturut-turut, KDM Apresiasi BPK Saat Ini

Dalam laporan operasional, Pemprov Jabar juga menorehkan catatan surplus kegiatan operasional sebesar Rp813,64 miliar dan sebesar Rp22,99 miliar surplus non-operasional. Total surplus pada laporan operasional (LO) mencapai angka sebesar Rp836,63 miliar.

"Seluruh capaian ini adalah hasil kerja sama erat antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan," jelas Wagub Erwan.

"Kita patut bersyukur karena opini WTP dari BPK RI dapat kita pertahankan selama 14 tahun berturut-turut," tuturnya.

Baca Juga: Dorong Kesetaraan Akses Hukum, Anggota DPRD Jabar H Jaenal Aripin Gelar Sosper Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Purwakarta

Lebih jauh lagi, dari sisi pengelolaan kas Pemprov Jabar, saldo kas daerah tercatat sebesar Rp1,75 triliun pada akhir 2024, naik signifikan jika dibanding saldo pada awal tahun yang hanya mencapai angka sebesar Rp800,40 miliar.

Kenaikan tersebut berasal dari selisih lebih arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp3,25 triliun, selisih kurang arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp1,73 triliun dan selisih kurang arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp566,12 miliar.

Laporan keuangan juga mencatat adanya peningkatan ekuitas, dari yang awalnya Rp42,29 triliun menjadi sebesar Rp43,18 triliun. Hal ini sejalan dengan surplus yang dihasilkan dari aktivitas pemerintahan sepanjang tahun.

Baca Juga: Diduga Alokasi Anggaran untuk Lembur Pakuan, Herman Suryatman: Pergeseran APBD Jabar Transparan dan Pro-Rakyat