Disepakati DPRD, Dedi Mulyadi Targetkan Angka Partisipasi Sekolah 12 Tahun Bagi Seluruh Anak di Jawa Barat

AKURAT JABAR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tengah menargetkan jenjang pendidikan seluruh anak di Jawa Barat agar dapat menempuh sekolah minimal selama 12 tahun belajar.

Dedi mengaku pihaknya telah menyiapkan strategi untuk mensukseskan angka partisipasi sekolah 12 tahun tersebut yang telah disepakati bersama dengan DPRD Jawa Barat.

Hal ini diungkapkan KDM - sapaan akrab Dedi Mulyadi, usai melakukan rapat bersama Badan Anggaran DPRD Jawa Barat di ruang Rapat Paripurna, Kamis (22/5/2025).

"Angka anak sekolah di Jawa Barat masih rendah. Target saya 12 tahun. Makanya, strateginya tadi sudah disepakati saat rapat bersama Banggar," ucap KDM.

Ia menjelaskan, strategi pertama yang dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah 12 tahun yakni dengan cara mempercepat pembangunan sekolah-sekolah pemerintah.

Percepatan pembangunan tersebut - kata KDM, khususnya pada Sekolah Menengah Atas (SMA) yang notabene menjadi kewenangannya di tingkat pemerintah provinsi.

"Strateginya pertama mempercepat pembangunan sekolah-sekolah pemerintah terutama SMA yang menjadi kewenangan Pemdaprov," ucapnya.

Untuk strategi berikutnya, KDM rencananya akan mulai menggratiskan biaya sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta bagi seluruh anak-anak yang ada di Jawa Barat.

"Kami akan menggratiskan pendidikan bagi seluruh rakyat Jabar di negeri dan swasta. Khusus untuk swasta digratiskan untuk masyarakat miskin sehingga diharapkan tahun ini angka partisipasi sekolah 12 tahun meningkat," ujarnya.

Sekolah negeri - KDM melanjutkan, dipastikan secara otomatis gratis karena dikelola oleh pemerintah. Tetapi, tidak semua masyarakat miskin dapat masuk ke sekolah negeri.

Untuk itu, pemerintah dalam hal ini akan menjamin sekolah-sekolah swasta juga bisa gratis bagi masyarakat miskin, seperti halnya sekolah negeri.

"Kalau negeri kan sudah otomatis gratis, tapi kan tidak semua warga miskin bisa masuk negeri pasti ada yang masuk swasta," ungkap KDM.

"Sehingga, pemerintah menjamin pendidikan gratis untuk masyarakat miskin yang di sekolah swasta," tuturnya.

Selain membahas aspek pendidikan, rapat di DPRD juga membahas dan menyepakati pergeseran anggaran untuk peningkatan belanja infrastruktur dan kesehatan.

Kemudian rapat juga membahas realokasi anggaran untuk penanganan bencana alam, penanganan sampah, lingkungan hidup, dan postur belanja lainnya.

"Sebagaimana yang menjadi rekomendasi Pansus LKPJ tadi yaitu di peningkatan belanja infrastruktur, belanja pendidikan, kesehatan, realokasi penanganan bencana, belanja penanganan sampah, lingkungan hidup dan postur lainnya," kata Gubernur KDM.