Sah! Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat, Kecuali PT Gag Nikel

AKURAT JABAR - Pemerintah secara resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik empat perusahaan yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

Keempat perusahaan tersebut ditutup karena dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup melalui hasil pengkajian yang dilakukan pemerintah secara komprehensif.

Adapun empat perusahaan yang ditutup tersebut yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Baca Juga: Diprotes Masyarakat! Bahlil Tinjau Langsung Lokasi Tambang Nikel di Pulau Gag Raja Ampat, Sebut Tidak Bermasalah

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam Konferensi Pers di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/6).

"Mempertimbangakan semua yang ada secara komprehensif, Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP yang di luar PT GAG Nikel (izin) dicabut," tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Saya langsung melakukan langkah-langkah teknis berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup (LH) maupun Kementerian Kehutanan," tuturnya.

Baca Juga: Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, Menteri LH dan Wagub Erwan Lakukan Penanaman Pohon dan Uji Emisi Kendaraan di Rest Area KM88

Pencabutan IUP tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto berdasarkan keputusan Rapat Terbatas (Ratas) serta hasil koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah setempat, baik Gubenur Papua Barat Daya maupun Bupati Raja Ampat.

Pertimbangan terhadap pencabutan empat IUP nikel juga merupakan bagian proses panjang yang menjadi komitmen Pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan perlindungan lingkungan.

Aturan itu termaktub di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dengan menjalankan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

Baca Juga: Evakuasi Korban Longsor di Lokasi Tambang Galian C Gunung Kuda Cirebon Resmi Dihentikan, Warga Diimbau Waspada

Penutupan tambang ini juga dilakukan sebagai salah satu pertimbangan Presiden dalam menjaga kawasan geowisata Raja Ampat sebagai salah satu prioritas utama.

Selain memiliki tujuan untuk menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati laut agar terus terjaga, Raja Ampat juga tengah dikembangkan potensinya menjadi wisata kelas dunia secara berkelanjutan.

"Setelah kita turun mengecek ke lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga ke arah konservasi," ujar Bahlil.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Cabut Izin Tambang Longsor Gunung Kuda Cirebon, Sebut Sudah Lama Peringati Berkali-Kali Tak Digubris

"Bapak Presiden juga punya perhatian khusus untuk ini dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Pemerintah sangat mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan masukan serta informasi tambang di kawasan konservasi Raja Ampat.

"Kami mewakili pemerintah tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang terus memberikan masukan, memberikan informasi kepada pemerintah, terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah," ungkap Prasetyo.

Baca Juga: Evakuasi Korban Longsor Gunung Kuda Cirebon, KDM Tuntut Pengelola Tambang

Sebagai informasi, seluruh penerbitan perizinan 4 perusahaan pertambangan yang dicabut izinnya terbit sebelum penetapan Geopark Raja Ampat (Geopark ditetapkan 2017 oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 2023 oleh UNESCO).

Dari kelima perizinan, hanya PT Gag Nikel yang perizinannya tidak dicabut. Sesuai arahan Presiden, seluruh aktivitas pertambangan PT Gag Nikel akan diawasi dengan ketat, mulai dari Amdal, reklamasi dan dipastikan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

"Walaupun Gag tidak kita dicabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasi nya, jadi amdal nya harus ketat, reklamasi nya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang, jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan (penambangan) di Raja Ampat," terang Bahlil.

Baca Juga: Kunjungi Purwakarta, Menteri LH Apresiasi Kebijakan Bupati dan Suksesnya Inisiatif Ramah Lingkungan di Sekolah-sekolah