DPRD dan KDM Pastikan Tunda Bayar Proyek Infrastruktur Jabar Rp621 Miliar Rampung Januari 2026

AKURAT JABAR – Masalah penundaan pembayaran proyek infrastruktur tahun anggaran 2025 senilai Rp621 miliar menemui titik terang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi memastikan proses pelunasan kepada para kontraktor akan berlangsung pada awal tahun 2026 ini.

Tentu saja, kepastian ini menjadi angin segar bagi para pengusaha jasa konstruksi yang haknya sempat tertunda.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menegaskan bahwa mekanisme pembayaran telah melalui pembahasan matang agar tetap sesuai dengan aturan keuangan daerah.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jabar. Berdasarkan hasil evaluasi, anggaran untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga sudah tersedia dan siap cair pada Januari 2026," ujar Iswara dalam keterangannya di Bandung.

Baca Juga: Kelola Anggaran Secara Efektif, Silpa APBD Jawa Barat 2025 Hanya Tersisa Rp500 Ribu

Penyebab Utama: Pemotongan DBH dari Pusat

Selain itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menjelaskan alasan di balik munculnya angka tunda bayar tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar mengalami kendala akibat tidak cairnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat secara penuh pada akhir 2025.

Maka dari itu, ketidakpastian aliran dana pusat sebesar hampir Rp400 miliar tersebut secara otomatis memengaruhi arus kas daerah.

Meskipun demikian, KDM menjamin bahwa saldo kas daerah pada Januari 2026 akan mencukupi untuk melunasi seluruh sisa tagihan pembangunan.

"Uang di kas daerah pada Januari ini diproyeksikan mencapai Rp2 triliun. Setelah kita alokasikan untuk gaji dan biaya operasional, masih tersisa dana sekitar Rp800 miliar. Alhasil, dana tersebut sangat cukup untuk membayar hutang proyek senilai Rp621 miliar," tegas KDM.

Baca Juga: Realisasi Saldo RKUD Capai Rp2,144 Triliun, Pemprov Jabar Tegaskan Transparansi Keuangan Jabar

DPRD Jabar Kawal Proses Pelunasan

Di sisi lain, DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga dana benar-benar sampai ke tangan kontraktor.

Sebab, kelancaran pembayaran proyek infrastruktur sangat berdampak pada stabilitas ekonomi dan iklim investasi di Jawa Barat.

Singkatnya, langkah cepat ini diambil agar pembangunan di tahun 2026 tidak terbebani oleh tanggungan masa lalu.

Baca Juga: Bantah Tuduhan Menkeu, Dedi Mulyadi Tegas: Tak Ada Dana Jabar yang Mengendap di Bank!

Oleh karena itu, sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam menyelesaikan sengketa anggaran ini secara akuntabel.

Pada akhirnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis masalah Tunda Bayar Infrastruktur Jabar 2025 ini tidak akan mengganggu visi pembangunan "Jabar Istimewa".

Sebab, kepercayaan para mitra kerja merupakan prioritas utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

Baca Juga: Dana Transfer Daerah Berkurang, KDM Pilih Pangkas Biaya Dinas Ketimbang Hentikan Pembangunan Infrastruktur