Dana Transfer Daerah Berkurang, KDM Pilih Pangkas Biaya Dinas Ketimbang Hentikan Pembangunan Infrastruktur

AKURAT JABAR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengurangi belanja infrastruktur di Jabar. Ia bahkan memutuskan akan meningkatkan belanja pada sektor tesebut.

Keputusan ini sebagai langkah tegas Gubernur KDM dalam menyikapi pengurangan dana transfer daerah dari pusat untuk Jabar yang berkurang signifikan mencapai angka sebesar Rp2,458 triliun.

"Dananya dari mana? Ya dari hasil efesiensi di beberapa bidang, seperti rapat dinas, perjalananan dinas, pengurangan pemakaian air dan listrik di kantor, biaya internet, juga pos-pos lain yang dipandang tidak terlalu penting," jelas KDM, Senin (13/10/2025).

Ia menilai, bahwa pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat seperti jalan, jembatan, irigasi, bangunan sekolah, konektivitas listrik serta internet harus tetap menjadi prioritas utama.

"Bila infrastruktur baik, maka investasi akan masuk, bila investasi masuk lancar, maka ekonomi akan berjalan," tegasnya.

KDM yakin, pertumbuhan industri akan berjalan seiring dengan peningkatan infrastruktur. Sehingga dapat membuka peluang masyarakat dalam memperoleh pekerjaan demi mencukupi kebutuhan hidupnya.

Ia juga menegaskan, bahwa pertumbuhan di sektor infrastruktur tersebut sangat berkaitan erat dengan laju pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jabar.

Menurut KDM, masyarakat pada umumnya akan menilai bahwa dampak pembangunan itu benar-benar ada ketika mereka melihat hasil yang nyata, seperti adanya pembangunan jalan, irigasi, ataupun bendungan.

"Andai ada anggapan pembangunan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, itu disebabkan, pembangunannya tidak mandiri, menggunakan anggaran pinjaman yang pembayarannya lebih besar dari kemampuan daerah atau lebih besar pasak dari pada tiang," paparnya.

KDM pun menjelaskan tentang bagaimana pemerintah mengelola anggaran secara baik. Ia menyebut bahwa pemerintah yang mampu mengaplikasikan anggaran secara maksimal adalah pemerintah yang efesien.

"Menggunakan anggarannya untuk sebesar-besar belanja publik. Mengurangi perjalanan dinas, mengurangi belanja alat tulis kantor, mengurangi belanja air dan lain sebagainya," tambahnya.

KDM menegaskan bahwa pihaknya tidak akan sedikitpun menggunakan opsi pendanaan melalui pinjaman meskipun tawaran itu ada di depan mata.

"Lebih baik menggunakan dana sendiri hasil efesiensi daripada meminjam, yang nantinya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," tandas KDM.