Wakil Kepala BGN Bongkar Praktik Pungli Calon Mitra SPPG: Tidak Ada Ampun!

AKURAT JABAR - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya melalui keterangan resminya mengungkapkan adanya indikasi pungutan liar terhadap mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Jakarta, Senin (20/10/2025).

Ia menerangkan bahwa MBG mengaku mendapatkan laporan dari aliansi dapur terkait adanya pungutan liar terhadap calon mitra SPPG.

bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik demikian. Ia juga meminta agar para korban pungli segera melaporkan hal tersebut.

“Kalau ada pungutan dalam pendaftaran calon mitra, maka para korban bisa melakukan pelaporan kepada BGN dan aparat penegak hukum beserta bukti dan saksi. Kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sony juga menegaskan bahwa BGN akan terus berkomitmen dalam menjaga integritas dan keterbukaan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis tersebut.

Langkah tersebut dilakukan dengan maksud agar program mampu berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan dilaksanakan oleh mitra yang benar-benar siap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menjelaskan, bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap keberadaan SPPG di lapangan.

Sehingga jika mendapatkan temuan adanya SPPG yang tidak berjalan, maka akan ditindak tegas melalui penghapusan secara otomatis dari kemitraan tersebut dalam jangka waktu 45 hari.

Ia menilai bahwa kemandegan tersebut berimbas pada mitra lain yang tidak dapat mendaftarkan kemitraan karena kuota yang telah penuh.

Beberapa usulan pun terindikasi fiktif di sejumlah titik dapur, di mana calon mitra mendaftar akan tetapi tidak dilakukan pembangunan SPPG ataupun tidak adanya bukti progres unggahan.

Dalam sistem tersebut, setiap mitra diwajibkan untuk melampirkan video bukti persiapan seperti adanya pengadaan peralatan hingga rekrutmen relawan.

Apabila progres pembangunan telah mencapai 100 persen, maka mereka baru bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yakni survei lapangan dan verifikasi kelayakan.