Prabowo Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan, Simak Enam Langkah Pemerintah Benahi Tata Kelola MBG

AKURAT JABAR - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagasnya tetap berjalan secara maksimal.

Presiden menilai bahwa program MBG yang telah berjalan sejak awal tahun 2025 ini terbilang berlangsung dengan cukup sukses, meski menurutnya masih terdapat kekurangan dalam proses pelaksanaannya.

"Anak-anak kita harus cukup makan, maka Makan Bergizi Gratis berjalan terus. Alhamdulillah hari ini sudah hampir mencapai 30 juta penerima manfaat," ungkap Prabowo di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (29/9/2025).

Adapun kekurangan yang diamini Presiden, salah satunya berkaitan dengan adanya sejumlah kasus keracunan makanan yang dialami oleh para siswa di beberapa daerah.

Oleh sebab itu, Prabowo berjanji bahwa pihak pemerintah akan segera membenahi proses pelaksanaan program MBG, mulai dari proses memasak hingga pendistribusian MBG, sehingga makanan diterima dengan baik oleh para penerima manfaat.

"Kita kerja keras sekarang. Semua dapur nanti harus dilengkapi alat-alat cuci ompreng yang benar-benar kuat dengan ultra violet atau dengan gas, atau dengan air yang sangat panas," kata Presiden.

"Kemudian juga filter untuk air harus ada, kemudian test kit sebelum dikirim makanan harus ada. Ini segera kita benahi, semua dapur harus ada tukang masak terlatih," tegas Prabowo menambahkan.

Meski demikian, presiden pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja maksimal dalam pelaksanaan program MBG tersebut.

"Dari segi statistik dibandingkan dengan yang sudah kita hasilkan ternyata (terdapat) penyimpangan, kekurangan. bukan penyimpangan sengaja, tapi katakanlah deviasi itu adalah ternyata 0,000017%," jelas Presiden.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa keselamatan anak adalah prioritas yang paling utama dalam pelaksanaan program MBG.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas, usai rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, pada Minggu (28/9/2025).

“Kemarin, Bapak Presiden setibanya di Tanah Air langsung memimpin beberapa menteri di Halim untuk mengadakan rapat. Salah satu yang dibahas adalah mengenai Makan Bergizi Gratis. Setelah dari Halim, semalam masih melanjutkan pembahasan soal Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

"Dan siang ini, atas instruksi dari Bapak Presiden, kami melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang tadi saya sampaikan kepada saudara-saudara,” terang Zulhas.

Menko Pangan itu juga menuturkan bahwa perhatian Prabowo terhadap insiden keracunan yang terjadi di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi pembahasan yang sangat serius.

“Jadi, betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Saya sampaikan, atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden bahwa bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan, insiden bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” tukas Zulhas.

Adapun langkah antisipasi yang akan ditempuh mencakup penutupan sementara SPPG bermasalah, evaluasi kedisiplinan di SPPG khususnya bagi juru masak, serta sterilisasi peralatan dan perbaikan sanitasi, kualitas air, dan alur limbah.

“Kemudian diperintahkan semua kementerian, lembaga, pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikannya," imbuhnya.

"Kementerian, (pemerintah) daerah, lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu, tapi aktif melakukan pengawasan,” pungkas Menko Pangan Zulhas.

Enam Langkah Pemerintah dalam Penguatan Tata Kelola MBG

Menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dievaluasi dan diinvestigasi secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan, antara lain, terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG.
Mewajibkan SPPG untuk melakukan sterilisasi seluruh alat makan.
Mewajibkan SPPG untuk memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah.
Mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.
Mengoptimalkan peran puskesmas dan usaha kesehatan sekolah dalam melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah.
Memastikan seluruh kementerian/ lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya berperan aktif dalam proses perbaikan.