Gubernur Jawa Barat Luncurkan Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu: Dari Warga, Oleh Warga, untuk Warga

AKURAT JABAR - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menginisiasi program Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu - sebuah gerakan partisipatif yang berbasiskan pada semangat gotong royong.

Program ini berbasiskan pada nilai-nilai kearifan lokal "silih asah, silih asih, silih asuh" sebagai upaya dalam meningkatkan solidaritas di bidang sosial kemasyarakatan.

Gerakan ini tercantum di dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Surat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM tertanggal 1 Oktober 2025 dan ditujukan kepada para Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jabar, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat.

Melalui gerakan tersebut, KDM mengajak kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), pelajar, serta masyarakat, agar dapat meningkatkan semangat solidaritas antar sesama.

Melalui Gerakan Rereongan Poe Ibu, ia juga mengajak agar seluruh masyarakat baik ASN, pelajar maupun masyarakat bahu membahu menyisihkan uang sebesar Rp1.000 per hari.

Kontribusi sederhana tersebut mencerminkan semangat solidaritas dan kesukarelawanan sosial untuk membantu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dalam situasi darurat.

Adapun yang menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan program Rereongan Poe Ibu tersebut adalah dari warga, oleh warga, dan untuk warga.

Dalam pelaksanaannya, gerakan ini akan dilakukan di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, instansi pemerintah ataupun swasta, sekolah, hingga di tingkat RT dan RW.

Adapun dana hasil Rereongan Poe Ibu dikumpulkan melalui rekening khusus Bank BJB atas nama rekening Rereongan Poe Ibu – (nama instansi/sekolah/unsur masyarakat) dan dikelola oleh pihak setempat yang bertanggungjawab atas proses pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, pencatatan, dan pelaporan dana.

Dana yang terkumpul ini kemudian digunakan untuk keperluan darurat di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Untuk menjamin transparansi, laporan penggunaan dana akan disampaikan melalui aplikasi Sapawarga, Portal Layanan Publik Pemprov Jabar, serta dapat diumumkan di media sosial masing-masing dengan mencantumkan tagar resmi seperti #RereonganPoeIbu #nama instansi/sekolah/unsur masyarakat.

Pengawasan pelaksanaan gerakan ini dipimpin oleh masing-masing wilayah atau lembaga seperti perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, instansi pemerintah lainnya dan swasta, kepala sekolah, hingga kepala desa/lurah dan camat.

Gubernur KDM juga menghimbau para Bupati/Wali Kota serta kepala perangkat daerah untuk aktif mensosialisasikan dan mendukung kelancaran pelaksanaan gerakan ini kepada ASN, non-ASN, pelajar, pegawai instansi swasta, dan masyarakat secara umum.

Selain itu, mereka juga diharapkan dapat memastikan seluruh proses pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, pencatatan, hingga pelaporan dana berjalan secara lancar, transparan, dan akuntabel.

Dengan gerakan rereongan diharapkan program tersebut dapat berjalan dengan sebaik mungkin agar benar-benar menjadi kekuatan nyata solidaritas masyarakat untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa.