Demonstrasi Kenaikan Tunjangan DPR Ricuh, Inisiator Aksi Revolusi Rakyat Indonesia Tidak Jelas

AKURAT JABAR - Sejumlah massa aksi yang mengatasnamakan diri sebagai kelompok Revolusi Rakyat Indonesia menggelar unjuk rasa di kawasan Gedung DPR RI, Senayan Jakarta pada Senin (25/8/2025).

Mereka menggelar demonstrasi di depan dan belakang gedung parlemen terkait dengan isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR RI yang diketahui mencapai angka hingga Rp50 juta per bulan.

Para peserta yang terlibat dalam aksi ini terdiri dari dua kelompok massa, kelompok yang berasal dari kalangan mahasiswa dan kelompok dari pelajar dengan seragam SMA.

Baca Juga: Aksi Akbar Bela Palestina: Menlu Sugiono: Indonesia Terdepan Membela Rakyat Kemerdekaan Palestina

Kelompok pelajar yang tergabung dalam aksi tersebut sempat terjadi chaos. Polisi sendiri mengungkapkan bahwa peserta aksi dari kalangan siswa yang datang tersebut karena adanya ajakan dari media sosial.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, pada Senin (25/8/2025).

"Ini pelajar ya. Pelajar yang mendapat informasi dari media sosial," ucapnya.

Baca Juga: Sesalkan Kericuhan Aksi Tolak RUU TNI, Sekjen SEMMI Jabar: Desak DPR Bertanggung Jawab

Ade menjelaskan bahwa para siswa tersebut sengaja hadir ke lokasi unjuk rasa dengan alasan ingin menonton aksi demonstrasi. Sedangkan para siswa tersebut diduga kuat bolos sekolah karena mereka datang ke lokasi pada saat jam belajar berlangsung.

"Setelah ditanya sama rekan-rekan kami di lapangan, apa maksud dan tujuan adik-adik pelajar yang datang, ingin menonton! Menonton aksi unjuk rasa. Ini tidak perlu sebenarnya ya," imbuhnya.

Ade juga sudah meminta agar para pelajar tersebut fokus belajar. Untuk itu, dia juga mengimbau kepada seluruh orang tua murid agar senantiasa mengawasi anak-anaknya.

"Di sisi lain, ajakan-ajakan yang dari medsos beredar beberapa hari yang lalu itu, mohon juga kita sikapi dengan bijak. Kita pilah, kita komunikasikan, jangan mudah terprovokasi, kita harus cerdas dan bijak bermedsos," tegasnya.

Baca Juga: Tolak Pengesahan RUU TNI di Aksi Kamisan Purwakarta, Kembalikan TNI ke Barak!

 

Inisiator Aksi pada 25 Agustus Tidak Jelas

Isu terkait kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR RI yang disebut mencapai angka Rp50 juta per bulan, menuai reaksi dengan adanya seruan aksi demontrasi yang dilakukan pada 25 Agustus 2025 beredar di media sosial.

Adapun ajakan aksi demonstrasi pada 25 Agustus tersebut mengatasnamakan diri sebagai gerakan "Revolusi Rakyat Indonesia". Mereka juga mengajak berbagai kalangan masyarakat, baik buruh, petani, maupun mahasiswa, agar berpartisipasi dalam aksi tersebut.

Baca Juga: Bupati Om Zein Didemo Ratusan Ojol, Ini Respon Pemda Purwakarta Terhadap Tuntutan Masa Aksi

Beberapa Elemen Massa dan Organisasi Besar Tidak Ikut Andil di Unjuk Rasa 25 Agustus

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat, menyatakan bahwa identitas penanggung jawab pada aksi 25 Agustus tersebut tidak jelas.

Ketum KSPSI itu juga menegaskan bahwa ketidak jelasan penanggung jawab demo 25 Agustus tersebut dikhawatirkan rawan terjadinya aksi yang berimbas anarkis.

Ia menilai bahwa aksi tersebut dapat berimbas pada kondisi yang rusuh dan dikhawatirkan akan berdampak pada pertarungan elite politik. Untuk itu, Jumhur menegaskan bahwa KSPSI bersama elemen gerakan buruh tidak mengambil bagian dalam aksi tersebut.

Selain itu, Koordinator Media Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ikut dalam aksi tersebut.

Pasha juga menyoroti adanya pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam demonstrasi pada 25 Agustus 2025 adalah informasi yang tidak benar. Ia menyebut, bahwa BEM SI Kerakyatan sebelumnya telah menggelar aksi di depan gedung DPR pada Kamis (21/8/2025) lalu.

Baca Juga: Skandal Dana Hibah & BOS Rp20 Miliar di Buru Selatan, PB SEMMI Desak Kajati Maluku Periksa Kadis Pendidikan

Demonstrasi Sempat Ricuh

Terjadi insiden kericuhan pada aksi di depan Gedung DPR RI yang dipicu oleh peserta aksi dari kalangan pelajar. Kericuhan terjadi saat para peserta aksi dipukul mundur oleh aparat kepolisian yang bertugas dengan menggunakan water cannon.

Aparat kepolisian sendiri melakukan pemantauan dan melihat keberlangsungan aksi mulai berjalan tidak kondusif. Mereka diduga melakukan pelemparan ke arah gedung DPR yang dijaga ketat aparat kepolisian.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengimbau kepada aksi massa agar mundur dan tidak melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum. Namun himbauan tersebut tidak digubris dan berujung penembakan gas air mata oleh para petugas.

"Tolong tertib. Jangan anarkis, jangan rusak fasilitas negara,” teriak Susatyo di hadapan para peserta aksi melalui pengeras suara.

Pihak kepolisian akhirnya berhasil memukul mundur aksi massa hingga para peserta terbagi dua yang mengarah ke Slipi dan Gelora. Langkah sigap aparat tersebut berjalan efektif dengan berhasil memecah konsentrasi ratusan massa aksi.

Baca Juga: PB HMI Desak Pemerintah Perkuat Industri Baja Nasional Demi Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%

Terjadi Pembakaran Sepeda Motor

Buntut dari terjadinya kerusuhan pada aksi yang dilakukan oleh sejumlah pelajar SMA, sebuah sepeda motor terpantau terbakar yang diduga dilakukan oleh massa. Insiden tersebut berlokasi di depan Gerbang Pancasila DPR RI, Senayan.

Polisi sendiri sempat menutup akses Jalan Palmerah menuju depan Gedung DPR RI sebagai langkah antisipatif terhadap situasi yang semakin tidak terkendali.

Selain itu, penutupan akses jalan juga dilakukan di jalur tol dalam kota yang merupakan akses jalur keluar Slipi KM 12+500 arah Semanggi. Penutupan sengaja dilakukan imbas adanya kericuhan yang menyebar ke wilayah sekitar gedung DPR/MPR.

Baca Juga: Dinilai Ancam Demokrasi, Badko HMI Jabar Tolak RUU Polri

Adanya Penundaan Perjalanan KRL Imbas Aksi 25 Agustus 2025

Selain penutupan ruas jalan utama di kawasan Gedung DPR/MPR RI, dampak terjadinya demonstrasi tersebut juga menyebabkan terganggunya layanan KRL Commuter Line.

KRL rute Rangkasbitung-Tanah Abang sempat mengalami penundaan perjalanan akibat adanya massa aksi yang telah memadati perlintasan Stasiun Palmerah.

Untuk memastikan keselamatan para pengguna Commuter Line, serta untuk memastikan keselamatan penumpang dalam perjalanan KRL lintas Tanah Abang–Palmerah tersebut, maka pihak KAI menutup akses untuk sementara waktu.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus, pada Senin (25/8/2025).

"Dan perjalanan tertahan karena terdapat kerumunan masa yang berkumpul di perlintasan kereta api di JPL 41,” jelasnya menuturkan.

Baca Juga: Ketua Umum SEMMI Jabar Soroti Dugaan Korupsi dan Potensi Kerugian Negara Akibat Ulah Oknum PJT II di Sepanjang Jalur Kalimalang