Soroti Kinerja BUMD Jawa Barat yang Merugi, Komisi III DPRD Jabar Siapkan Opsi Amputasi

AKURAT JABAR – Komisi III DPRD Jawa Barat memberikan perhatian serius terhadap kinerja BUMD Jawa Barat yang dinilai belum optimal.

Sejumlah perusahaan plat merah milik daerah tersebut kedapatan terus mencatatkan kerugian tahunan, sehingga berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Barat (APBD jabar) .

Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Muhammad Romli, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD kini menjadi agenda prioritas.

Ia menekankan bahwa BUMD seharusnya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan justru terus menyedot anggaran tanpa memberikan kontribusi nyata.

Opsi Amputasi Bagi BUMD "Sakit"

Romli menyentil kondisi beberapa perusahaan daerah yang ia ibaratkan seperti hidup segan mati tak mau.

Mengingat kondisi keuangan daerah yang harus dikelola secara efisien, Komisi III tengah mempertimbangkan langkah-langkah drastis untuk menyelamatkan kas daerah.

"Banyak BUMD yang masih merugi, bahkan kondisinya tidak berubah dari tahun ke tahun. Jika memang sudah tidak sehat, kami mempertimbangkan opsi penggabungan, peleburan, hingga amputasi (penutupan)," tegas Romli di Bandung, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, pembiaran terhadap perusahaan yang tidak produktif hanya akan mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

Dana yang seharusnya untuk pembangunan dan pelayanan publik justru terserap untuk menutupi kerugian operasional BUMD yang gagal berkembang.

Genjot PAD yang Masih di Bawah Target

Selain membenahi BUMD, Komisi III juga fokus mengejar ketertinggalan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Romli mengungkapkan bahwa realisasi PAD Jawa Barat pada tahun lalu belum menyentuh angka 100 persen.

Hal ini menjadi perhatian khusus karena pendapatan yang kuat merupakan fondasi utama keberhasilan program pembangunan.

Bagi Komisi III, optimalisasi PAD dan perbaikan kinerja BUMD Jawa Barat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

BUMD yang sehat diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus penyumbang fiskal yang signifikan bagi daerah.

"Kalau pendapatan tidak ada, kita tidak bisa mengirimkan program apa pun ke lapangan. Maka BUMD harus sehat dan PAD harus kuat agar pembangunan tetap berjalan," tambahnya.

Dengan demikian, DPRD Jawa Barat berencana untuk melakukan kajian regulasi secara lebih dalam terkait restrukturisasi perusahaan daerah.

Romli menjamin bahwa setiap kebijakan yang akan diambil nantinya akan tetap mengedepankan keberlanjutan keuangan daerah serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat.