Kembangkan Kasus Korupsi Bupati Bekasi Ade Kuswara, KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono

AKURAT JABAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Terbaru, penyidik lembaga antirasuah tersebut memeriksa Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono (ONS), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi kehadiran Ono Surono yang tiba di lokasi sekitar pukul 08.23 WIB. Ono menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat periode 2025–2030.

Sebagaimana diketahui, baik Ono maupun Ade Kuswara merupakan politikus dari partai yang sama.

KPK Panggil Tujuh Pejabat Dinas SDA-BMBK Bekasi

Selain itu, penyidik KPK juga memanggil tujuh saksi lainnya yang merupakan pejabat di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) Kabupaten Bekasi.

Pemanggilan ini bertujuan untuk memperkuat bukti terkait Kasus Korupsi Bupati Bekasi Ade Kuswara.

Berdasarkan rilis resmi KPK, daftar saksi yang dipanggil meliputi:

AGM: Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
DDH: Kabid Pembangunan Jalan.
AFZ: Kabid Pembangunan Jembatan.
TI: Kabid Bina Konstruksi.
AGJ, HSR, dan TLS: Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada dinas terkait.

Kronologi OTT dan Penetapan Tersangka

Singkatnya, kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2025 di Kabupaten Bekasi.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sepuluh orang dan menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan suap proyek.

Maka dari itu, pada 20 Desember 2025, KPK resmi menetapkan tiga orang tersangka utama. Mereka adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayahnya yang menjabat Kepala Desa Sukadami HM Kunang (HMK), serta seorang pihak swasta bernama Sarjan (SRJ).

Oleh karena itu, KPK menjerat Ade Kuswara dan HM Kunang sebagai tersangka penerima suap, sementara Sarjan ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Alhasil, pemeriksaan terhadap Ono Surono dan para pejabat dinas teknis diharapkan mampu membongkar jaringan aliran dana ilegal dalam proyek-proyek di Kabupaten Bekasi.

Pada akhirnya, proses hukum ini menjadi peringatan keras bagi para pejabat daerah di Jawa Barat. Sebab, KPK berkomitmen untuk menuntaskan perkara ini secara transparan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik rasuah.