Sentilan Pedas Dedi Mulyadi Soal OTT Bupati Bekasi: Jangan Lupakan Rasa Patut!

AKURAT JABAR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), memberikan respons tegas terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dedi Mulyadi mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa sejak awal dirinya selalu mewanti-wanti para kepala daerah di Jawa Barat untuk memegang teguh prinsip kepatutan dan etika dalam menjalankan amanah rakyat.

"Saya selalu ingatkan kepada semua rekan-rekan kepala daerah, intinya adalah soal kepatutan. Kalau kita sudah bicara patut atau tidak patut, maka kita akan terjaga dari tindakan yang melanggar hukum," ujar KDM saat memberikan keterangan di Bandung, Jumat (19/12/2025).

Etika di Atas Segalanya

Menurut Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi ini, integritas seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap regulasi administrasi semata, tetapi juga dari nurani dan rasa malu terhadap masyarakat.

Ia menilai, kasus yang menjerat Ade Kuswara Kunang menjadi pelajaran berharga sekaligus peringatan keras bagi pejabat publik lainnya di Bumi Pasundan agar tidak bermain-main dengan kekuasaan, terutama dalam hal pengelolaan anggaran dan perizinan.

“Pemimpin itu harus punya sense of crisis. Jangan sampai fasilitas negara atau kewenangan yang dimiliki justru digunakan untuk kepentingan pribadi yang berujung pada persoalan hukum,” tambahnya dengan nada serius.

Dukungan Terhadap Langkah KPK

Dedi Mulyadi menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada lembaga antirasuah. Ia berharap peristiwa ini tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi, sehingga pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan normal.

Pasca penangkapan Ade Kuswara, Pemprov Jabar akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait status kepemimpinan di Kabupaten Bekasi agar tidak terjadi kekosongan jabatan yang berlarut-larut.

Kejadian ini semakin mempertegas komitmen Dedi Mulyadi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih di Jawa Barat melalui pengawasan ketat dan penanaman nilai-nilai kepemimpinan yang berbasis pada kearifan lokal serta etika publik.