Pemprov Jabar Bangun 22 Sekolah Baru dan 317 Ruang Kelas pada 2026

Didin Wahidin | 21 September 2026, 21:25 WIB

Pembangunan dan pengembangan sarana pendidikan Jawa Barat pada 2026 mencakup sekolah baru, ruang kelas, dan rehabilitasi fasilitas. - (Akurat Jabar/Disdik Jabar)

AKURAT JABAR – Pembangunan sarana pendidikan Jawa Barat kembali berlanjut pada 2026 melalui pengembangan satuan pendidikan, pembangunan ruang kelas baru, dan rehabilitasi fasilitas sekolah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Jabar menargetkan peningkatan akses serta kualitas layanan pendidikan di berbagai kabupaten dan kota.

Program tersebut mencakup pembangunan 22 Unit Sekolah Baru (USB), tiga Unit Gedung Baru (UGB), serta pengembangan dan rehabilitasi ruang kelas di sejumlah sekolah.

Secara keseluruhan, pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan pada 2026 mencakup 160 sekolah dan 317 ruang kelas.

Informasi tersebut disampaikan Dinas Pendidikan Jawa Barat melalui publikasi resminya pada Senin (21/9/2026).

Pembangunan Sarana Pendidikan Jabar Menjangkau 25 Lokasi

Dinas Pendidikan Jawa Barat melaksanakan pembangunan dan pengembangan satuan pendidikan di 25 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah.

Dari jumlah tersebut, pemerintah membangun 22 Unit Sekolah Baru (USB) yang terdiri atas:

15 unit SMA.
5 unit SMK.
2 unit SLB.

Selain pembangunan sekolah baru, Pemprov Jabar juga mengembangkan tiga Unit Gedung Baru (UGB). Ketiga lokasi tersebut meliputi:

SLBN Medan Satria.
SMAN 1 Pasirjambu.
SLBN Ciparay.

Program ini bertujuan menambah daya tampung sekolah dan memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan.

Pemerintah juga mengarahkan pembangunan ke wilayah yang masih membutuhkan tambahan ruang belajar maupun satuan pendidikan baru.

Sejumlah daerah yang menjadi lokasi pembangunan antara lain Pangandaran, Depok, Bogor, Bekasi, Cimahi, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Bandung, Cirebon, dan Purwakarta.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengharapkan pembangunan tersebut dapat membantu mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Terutama, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan daya tampung atau fasilitas sekolah.

Purwanto Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa pembangunan sarana pendidikan tidak hanya berfokus pada penyediaan bangunan fisik. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan fasilitas tersebut mendukung kebutuhan peserta didik.

“Pembangunan ini bukan sekadar membangun gedung atau menambah ruang kelas. Yang ingin kita pastikan adalah semakin banyak anak Jawa Barat yang mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan yang layak dan berkualitas,” ujar Kadisdik, Senin (21/9/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan sekolah harus berjalan seiring dengan upaya memperluas kesempatan belajar. Infrastruktur pendidikan menjadi salah satu unsur penting untuk mendukung proses pembelajaran yang aman dan layak.

Purwanto juga menyampaikan bahwa pemerintah perlu menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Wilayah yang menghadapi kekurangan satuan pendidikan atau ruang belajar perlu memperoleh perhatian dalam perencanaan program.

“Kita terus mendorong pemerataan. Di mana kebutuhan terhadap satuan pendidikan dan ruang belajar masih tinggi, di situlah pembangunan harus hadir,” tuturnya.

Arah kebijakan tersebut sejalan dengan ketentuan pembangunan satuan pendidikan di Jawa Barat.

Regulasi daerah mengatur bahwa pendirian sekolah baru perlu mempertimbangkan kebutuhan layanan pendidikan, potensi jumlah peserta didik, kondisi geografis, serta ketersediaan tenaga pendidik dan fasilitas pendukung.

Pemprov Jabar Bangun 203 Ruang Kelas Baru

Selain membangun sekolah baru, Pemprov Jabar memperkuat fasilitas pembelajaran melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).

Pada 2026, Dinas Pendidikan Jawa Barat membangun 203 ruang kelas baru di 102 sekolah. Pembangunan tersebut mencakup tiga jenjang pendidikan, yaitu SMA, SMK, dan SLB.

Berikut rincian pembangunan ruang kelas baru:

Jenjang	Jumlah Ruang Kelas
SMA	114 ruang
SMK	67 ruang
SLB	22 ruang
Total	203 ruang

Penambahan ruang kelas dapat membantu sekolah meningkatkan kapasitas penerimaan peserta didik. Namun, pemanfaatan fasilitas tersebut tetap perlu menyesuaikan jumlah murid, ketersediaan guru, serta kebutuhan rombongan belajar.

Pembangunan ruang kelas juga perlu memperhatikan kelayakan fasilitas pendukung. Ruang belajar yang memadai harus berjalan bersama dengan pengelolaan lingkungan sekolah, sarana sanitasi, keamanan, dan akses yang sesuai bagi peserta didik.

Rehabilitasi 114 Ruang Kelas di 58 Sekolah

Dinas Pendidikan Jawa Barat juga menjalankan rehabilitasi sedang dan berat pada 58 sekolah. Program tersebut mencakup 114 ruang kelas dari jenjang SMA, SMK, dan SLB.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

75 ruang kelas SMA.
24 ruang kelas SMK.
15 ruang kelas SLB.

Rehabilitasi bertujuan memperbaiki kondisi ruang belajar yang membutuhkan penanganan. Pemerintah dapat meningkatkan kelayakan fasilitas melalui perbaikan struktur, komponen bangunan, maupun bagian pendukung lainnya sesuai kebutuhan setiap sekolah.

Jika digabungkan dengan pembangunan RKB, program tersebut mencakup 317 ruang kelas. Jumlah itu terdiri dari 203 ruang kelas baru dan 114 ruang kelas yang menjalani rehabilitasi.

Dengan demikian, program peningkatan fasilitas pendidikan tidak hanya menambah kapasitas sekolah. Pemerintah juga memperbaiki fasilitas yang sudah tersedia agar sekolah dapat memberikan layanan pembelajaran secara lebih optimal.

Anggaran Pendidikan 2025 Menjadi Bagian dari Kelanjutan Program

Pembangunan sarana pendidikan pada 2026 melanjutkan program yang telah berjalan pada tahun sebelumnya. Pada 2025, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran lebih dari Rp619 miliar untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan.

Program tersebut disebut berdampak pada peningkatan akses pendidikan bagi 249.870 peserta didik. Sementara itu, pemerintah kembali melaksanakan pembangunan pada 2026 melalui pengembangan satuan pendidikan dan peningkatan fasilitas ruang kelas.

Data mengenai anggaran 2025 dan jumlah peserta didik yang terdampak merupakan bagian dari informasi yang disampaikan dalam publikasi Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Pemerintah perlu memastikan kesinambungan program melalui perencanaan anggaran, pengawasan pembangunan, serta evaluasi manfaat fasilitas setelah proyek selesai.

Langkah tersebut penting agar pembangunan tidak berhenti pada penyelesaian fisik, tetapi juga mendukung kegiatan belajar dalam jangka panjang.

Pembangunan Fisik Harus Mendukung Kualitas Pembelajaran

Purwanto menegaskan bahwa peningkatan sarana dan prasarana harus berjalan bersama dengan penguatan kualitas layanan pendidikan. Sekolah perlu memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mendukung kebutuhan peserta didik.

“Sarana dan prasarana adalah salah satu fondasi penting dalam menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan harus dibarengi dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang optimal untuk kepentingan peserta didik,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan membutuhkan pengelolaan lanjutan. Sekolah harus memastikan ruang kelas, gedung, dan sarana pendukung dapat digunakan secara efektif.

Selain itu, pemerintah dan satuan pendidikan perlu memperhatikan pemeliharaan bangunan. Perawatan berkala dapat membantu menjaga keamanan dan memperpanjang masa penggunaan fasilitas.

Program revitalisasi pendidikan di Jawa Barat juga menekankan pentingnya pembangunan yang ramah lingkungan dan berintegritas.

Dinas Pendidikan Jabar menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi program revitalisasi satuan pendidikan pada September 2026.

Pemerataan Pendidikan Membutuhkan Pengawasan Berkelanjutan

Pembangunan 22 sekolah baru, tiga gedung baru, serta 317 ruang kelas menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar memperluas layanan pendidikan.

Program tersebut berpotensi membantu wilayah yang membutuhkan tambahan daya tampung dan perbaikan fasilitas belajar.

Namun, keberhasilan pembangunan juga bergantung pada kesiapan tenaga pendidik, pengelolaan sekolah, ketersediaan sarana pendukung, dan pemanfaatan bangunan secara berkelanjutan.

Pemerintah perlu memastikan seluruh proyek berjalan sesuai perencanaan dan memenuhi standar yang berlaku. Evaluasi setelah pembangunan juga penting untuk melihat dampaknya terhadap akses, kenyamanan, dan kualitas pembelajaran peserta didik.

Melalui pembangunan yang terarah dan pengelolaan yang optimal, sarana pendidikan Jawa Barat diharapkan dapat mendukung pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat di berbagai wilayah. (Red)