ATS di Jawa Barat Turun 138.989 Anak, Pangandaran Catat Penurunan Tertinggi

AKURAT JABAR – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengatasi persoalan anak tidak sekolah (ATS) menunjukkan perkembangan positif. Hingga awal Oktober 2026, jumlah ATS di Jawa Barat tercatat berkurang sebanyak 138.989 anak atau turun 21,46 persen berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Jawa Barat untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan. Pemerintah daerah bersama berbagai lembaga terkait kini terus memperkuat koordinasi guna memastikan semakin banyak anak dapat kembali mengakses layanan pendidikan sesuai jenjangnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Purwanto, mengatakan penurunan angka ATS tersebut telah melampaui target yang ditetapkan untuk 2025. Meski demikian, upaya penanganan masih perlu diperkuat agar seluruh anak mendapatkan kesempatan belajar yang layak.

Pernyataan itu disampaikan Purwanto seusai memimpin Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan di Aula Dewi Sartika, Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (12/10/2026).

"Hari ini kita mengadakan rakor untuk akselerasi penurunan anak tidak sekolah dengan BBPMP, Kanwil Kemenag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kabag Kesra, dan lintas sektor. Kita bersyukur karena target kita di 2025 sampai hari ini bisa menurunkan angka anak tidak sekolah di Provinsi Jawa Barat melebihi target," ujar Purwanto.

Jumlah ATS di Jawa Barat Masih 508.615 Anak

Berdasarkan data pada dashboard Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 8 Oktober 2026, jumlah anak tidak sekolah di Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 138.989 anak atau 21,46 persen.

Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat, Komalasari, turut mengonfirmasi perkembangan tersebut. Ia menjelaskan bahwa jumlah ATS pada awal pendataan berada pada kisaran 600 ribuan anak.

Setelah berbagai upaya penanganan dilakukan, jumlah ATS kini tercatat sebanyak 508.615 anak. Mereka tersebar pada sejumlah jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).

Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan angka ATS merupakan perkembangan yang patut diapresiasi. Namun, jumlah anak yang belum mengakses pendidikan masih cukup besar sehingga membutuhkan penanganan berkelanjutan dan terarah.

Pemerintah tidak hanya perlu mempertahankan capaian penurunan yang telah diraih, tetapi juga memastikan anak-anak yang masih berada di luar sistem pendidikan dapat teridentifikasi dan memperoleh kesempatan untuk kembali belajar.

Penanganan ATS juga membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta lembaga pendidikan menjadi bagian penting untuk memperluas jangkauan program.

Pangandaran Pimpin Penurunan ATS di Jawa Barat

Penurunan angka ATS di Jawa Barat turut didukung oleh capaian sejumlah kabupaten dan kota. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut, Kabupaten Pangandaran mencatatkan persentase penurunan tertinggi, yakni 56 persen.

Di posisi berikutnya, Kabupaten Ciamis mencatatkan penurunan sebesar 42,68 persen. Sementara itu, Kota Tasikmalaya membukukan penurunan ATS sebesar 37,36 persen.

Capaian ketiga daerah tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam penanganan anak tidak sekolah di tingkat kabupaten dan kota.

Meski demikian, persentase penurunan tersebut perlu dipahami sesuai dengan data dan periode pengukuran yang digunakan. Setiap daerah dapat memiliki kondisi awal, jumlah anak, serta tantangan pendidikan yang berbeda.

Karena itu, keberhasilan penanganan ATS tidak cukup hanya diukur melalui persentase penurunan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa anak-anak yang berhasil dijangkau dapat melanjutkan pendidikan secara berkelanjutan.

Langkah tersebut penting agar penanganan tidak berhenti pada pendataan atau pengembalian anak ke sekolah, tetapi turut mendorong keberlangsungan pendidikan mereka.

Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Purwanto menegaskan, pencapaian penurunan angka ATS di Jawa Barat tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak. Keterlibatan sejumlah instansi dinilai penting untuk mempercepat identifikasi, penanganan, serta pendampingan anak yang belum bersekolah.

Kolaborasi tersebut melibatkan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan kabupaten dan kota, BBPMP Jawa Barat, serta unsur lintas sektor lainnya.

"Ini kolaborasi antara Kemenag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, BBPMP, dan semua pihak yang ikut menyukseskan penurunan ATS di Provinsi Jawa Barat. Kita akan bahu-membahu menyelesaikan ATS di Jawa Barat," tegas Purwanto.

Sinergi lintas sektor dibutuhkan karena persoalan anak tidak sekolah tidak selalu dapat ditangani melalui kebijakan pendidikan semata. Pendataan yang akurat, koordinasi antarlembaga, dan keterlibatan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanganan.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat menyusun langkah yang lebih terarah berdasarkan kondisi anak dan wilayah masing-masing. Dengan demikian, program penurunan ATS dapat menjangkau kelompok yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Selain itu, keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Jawa Barat.

Jawa Barat Kejar Target Zero ATS pada 2029

Di tengah capaian penurunan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menghadapi pekerjaan besar untuk menuntaskan persoalan anak tidak sekolah.

Akselerasi penanganan ATS akan terus dilakukan untuk mengejar target Zero ATS atau nol anak tidak sekolah pada 2029. Target tersebut merupakan instruksi Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, sebagaimana disampaikan dalam agenda koordinasi penanganan pendidikan.

Target tersebut menuntut kesinambungan program, mulai dari penguatan pendataan hingga koordinasi lintas sektor. Penanganan juga perlu diarahkan agar anak-anak yang belum mengenyam pendidikan dapat memperoleh akses belajar sesuai kebutuhan dan kondisi mereka.

Dengan jumlah ATS yang masih mencapai 508.615 anak berdasarkan data per 8 Oktober 2026, upaya percepatan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Penurunan sebanyak 138.989 anak menjadi perkembangan positif, tetapi belum menandakan bahwa persoalan ATS telah selesai. Pemerintah masih perlu melanjutkan langkah konkret agar penurunan tersebut terus berlanjut hingga target 2029 dapat dicapai.

Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, Kementerian Agama, BBPMP, serta berbagai unsur terkait, Jawa Barat berupaya memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh anak.

Keberhasilan mencapai Zero ATS nantinya tidak hanya ditentukan oleh penurunan angka dalam pendataan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk belajar dan melanjutkan pendidikan.

Dengan demikian, capaian penurunan ATS pada 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi Jawa Barat untuk mempercepat pemerataan pendidikan sekaligus mendekatkan diri pada target Zero ATS pada 2029. (Red)