KPK Dorong Jabar Perketat Pengawasan Lahan: Cegah Korupsi, Mitigasi Bencana

AKURAT JABAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk segera memperbaiki tata kelola lingkungan. Langkah ini penting guna menutup celah korupsi yang merusak ekosistem dan membahayakan masyarakat.

Dorongan ini disampaikan usai audiensi Pemprov Jabar di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/12/2025).

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menekankan perlunya deteksi dini terhadap lahan-lahan yang beralih fungsi secara ilegal.

KPK menemukan hubungan langsung antara penyimpangan tata kelola, terutama alih fungsi lahan, dengan meningkatnya banjir dan kerusakan ekosistem di Jawa Barat.

"Prinsipnya apapun yang dilakukan daerah, diperuntukkan bagi ketahanan dan kepedulian terhadap lingkungan," ucap Bahtiar.

Atas dasar temuan tersebut, KPK mendorong perbaikan total sistem pengawasan, perizinan, dan pengelolaan aset daerah.

Tujuannya adalah agar sistem lebih transparan, akuntabel, dan mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan.

KPK juga mencermati sejumlah titik rawan korupsi, termasuk perizinan atau sertifikasi aset daerah yang rentan diselewengkan, alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan, hingga lemahnya pemulihan lingkungan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kerusakan lingkungan di wilayahnya sudah mengkhawatirkan.

Ia mencontohkan pembabatan kebun teh ilegal seluas 160 hektar di Pangalengan yang memicu banjir Bandung, serta kasus serupa di Garut dan Sukabumi.

"Seluruh tahapan dan penanganan ini, memerlukan arahan dan petunjuk KPK. Kita bisa mengembalikan fungsi utama kebun, hutan, dan sungai sesuai fungsi wilayahnya," tutur Dedi.

Pemprov Jabar menegaskan komitmennya untuk menghentikan perusakan lingkungan dan alih fungsi lahan sebagai langkah awal mencegah bencana.

Audiensi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Wali Kota Depok, Bupati Kabupaten Purwakarta, PTPN I, BBWS Citarum, dan Perum Jasa Tirta II.