Provinsi Jawa Barat Gandeng KPK: Gubernur Dedi Mulyadi Prioritaskan Pencegahan Korupsi Aset Negara dan Konservasi Lingkungan

AKURAT JABAR - JAKARTA, 11 Desember 2025 — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, hari ini mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Kunjungan ini bukan bertujuan terkait penindakan, melainkan untuk memperkuat sinergi di bidang pencegahan korupsi, khususnya dalam penataan aset negara dan konservasi lingkungan di Jawa Barat.

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa Pemprov Jabar memiliki perhatian dan konsentrasi tinggi terhadap isu penataan lahan dan lingkungan. Fokus utama kunjungan ini adalah mengajak KPK untuk berkolaborasi dalam mengamankan aset-aset negara yang bersinggungan dengan wilayah konservasi.

“Jawa Barat konsisten pada konservasi dan penataan lingkungan sejak kepemimpinan saya. Meskipun demikian, upaya ini sering bersinggungan dengan tanah-tanah negara, baik yang dikuasai oleh kelembagaan negara maupun oleh BUMN,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi di Jakarta.

Inisiatif Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Dalam upaya memitigasi bencana dan mengembalikan fungsi ekologis wilayah, Gubernur Dedi Mulyadi meminta jajaran BUMN dan instansi terkait untuk turut serta dalam koordinasi pencegahan di KPK.

Instansi yang diminta hadir antara lain BJT, PPPN, BBWS, dan PU. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh aset-aset yang ada di Jawa Barat terjaga. Secara paralel, upaya ini akan mengembalikan fungsi-fungsi sungai, hutan, dan perkebunan, sehingga risiko bencana alam dapat terhindar.

“Saya meminta jajaran BUMN bersama-sama ke sini agar seluruh aset-aset yang ada di Jawa Barat terjaga dan fungsi-fungsi sungai, fungsi hutan, fungsi perkebunan berfungsi kembali,” tegas Dedi.

Kunjungan Gubernur Dedi Mulyadi ke KPK menegaskan komitmen Pemprov Jabar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, terutama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan aset negara. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga anti-korupsi dalam mewujudkan tata ruang Jawa Barat yang lebih aman dan terstruktur.