APBD Jawa Barat 2025 Alami Perubahan, Fokus pada Infrastruktur dan Pendidikan serta Pelayanan Publik

AKURAT JABAR - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah total pendapatan meningkat dari Rp94,95 miliar menjadi sebesar Rp31,09 triliun.

Penyesuaian ini juga diiringi dengan adanya peningkatan alokasi belanja daerah sebesar Rp1,16 triliun, yang diprioritaskan untuk infrastruktur, pendidikan, serta pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan saat membacakan Nota pengantar Gubernur tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Nota pengantar Gubernur tersebut dibacakan Erwan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang berlangsung di Kota Bandung, pada Senin (11/8/2025).

Erwan menjelaskan secara rinci, bahwa tambahan pendapatan yang berasal dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp64,42 miliar menjadi Rp19,37 triliun.

Selain itu, juga terjadi peningkatan dari Pendapatan Transfer sebesar Rp30,52 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp11,70 triliun. Selain itu, komponen lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tetap berada dikisaran angka Rp23,19 miliar.

"Rencana belanja daerah juga disesuaikan, dari Rp31,08 triliun menjadi Rp32,23 triliun atau naik Rp1,16 triliun. Belanja modal menjadi sektor dengan peningkatan terbesar, dari Rp1,77 triliun menjadi Rp4,83 triliun, atau naik 172,78 persen," tutur Erwan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menambahkan, bahwa peningkatan belanja modal didistribusikan ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Pertama, di dinas yang menangani pembangunan jalan dan jembatan. Kedua, di Dinas Pendidikan untuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan unit sekolah baru. Selain itu, di Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan beberapa dinas lainnya," ujar Herman.

Herman juga menjelaskan, bahwa perubahan anggaran tersebut juga mengakomodasi hasil pergeseran anggaran tahap ketiga APBD yang difasilitasi melalui surat edaran dari Menteri Dalam Negeri. Sehingga, hal tersebut memungkinkan adanya peralihan lintas jenis belanja.

"Kurang lebih ada Rp5,1 triliun yang kita efisiensi lalu realokasikan, dan semuanya diakomodasi di perubahan untuk pencatatan dan pengadministrasian," jelasnya.

Hingga akhir Juli 2025, realisasi alokasi belanja mencapai angka 45,65 persen. Dalam waktu dekat ini, Pemprov Jabar akan menargetkan percepatan realisasi anggaran hingga menembus angka 60 persen.

"Pagi tadi kami rapat dengan seluruh sekretaris OPD untuk mempercepat realisasi, termasuk pengadaan barang dan jasa," ungkapnya.

"Walaupun ada pergeseran dari versi 5 ke versi 6, kami dorong agar proses berjalan cepat. Ini bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan Jabar Istimewa," tegas Herman.

Perubahan tersebut, membuat APBD Jawa Barat 2025 mengalami defisit sebesar Rp1,14 triliun, selisih antara pendapatan dan belanja tersebut akan ditutup melalui skema pembiayaan daerah.