FKD-MPU, KDM: Pembangunan Harus Sejalan dengan Pemulihan Lingkungan

AKURAT JABAR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM tengah menyoroti persoalan lingkungan sebagai substansi yang tidak bisa dipisahkan dari urusan pembangunan.

Apalagi - kata KDM, persoalan ekologi ini akan memiliki dampak yang panjang terhadap keberlanjutan dan keberlangsungan dari suatu pembangunan yang dilakukan.

Hal ini diungkapkan Kang Dedi Mulyadi saat menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa (17/6/2025).

FKD-MPU sendiri adalah forum yang memiliki tujuan untuk mendorong antar daerah melakukan percepatan pembangunan melalui kerja sama multi sektor bersama anggota yang terdiri dari 10 provinsi di Indonesia.

Kesepuluh Provinsi itu yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, DKI Jakarta, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Gubernur KDM mengungkapkan jika kerja sama teknis yang dilakukan seperti dalam hal transportasi publik, cenderung relatif mudah, dan tidak berdampak secara signifikan.

"Kita bekerja sama mobilisasi masyarakat, memudahkan mereka mengakses transportasi dan berbiaya murah menuju tempat kerja dan itu harus ditingkatkan,” ujarnya.

“Tetapi selain itu yang harus jadi sorotan utama adalah terjadinya degradasi lingkungan yang cukup parah di Jawa Barat, yang itu bila dalam jangka panjang tidak di- 'recovery' akan menimbulkan problem bagi daerah lainnya seperti Banten dan Jakarta,” sambung KDM.

Ia sendiri mencontohkan terkait dengan kebutuhan air bersih di Jakarta dan sekitarnya. Air bersih tersebut salah satunya bersumber dari Waduk Jatiluhur, yang disalurkan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hal ini memberikan "multiplier effect" ekonomi, pertumbuhan dan juga bagi perkembangan industri yang berkaitan erat dengan kebutuhan air di Jakarta.

Sumber air di Waduk Jatiluhur itu sendiri - kata Kang Dedi Mulyadi, berasal dari Gunung Wayang dan Gunung Windu yang terletak di Kabupaten Bandung.

Namun kondisi kedua gunung tersebut saat ini tengah mengalami degradasi atau perubahan. Hal ini disebabkan karena adanya alih fungsi lahan hingga kerusakan pada lingkungan.

“Suatu saat kalau tidak di-recovery dengan melakukan perubahan tata ruang hari ini dan reboisasi dengan biaya yang sangat besar, tentunya akan menjadi ancaman bagi Jakarta untuk masa depan,” ungkap KDM.

Lebih jauh lagi, dia mengungkapkan bahwa ancaman kerusakan lingkungan tersebut akan berdampak tidak hanya pada ketersediaan air bersih saja, melainkan pada aspek lainnya.

"Ancamannya bukan hanya air bersih, tapi juga krisis energi karena kebutuhan Tarum Timur Tarum Barat akan tergradasi," sambung Gubernur KDM.

Sementara saluran-saluran ini (Tarum Timur dan Barat) berperan penting dalam penyediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan pertanian di daerah-daerah yang dilaluinya, termasuk Jakarta.

"Sehingga saya melihat bahwa kerja sama ini bukan hanya aspek formal, tapi secara substansial perkembangan pertumbuhan di daerah lain harus seimbang dengan 'recovery' lingkungan," tutur KDM.

Isu Parung Panjang di Kabupaten Bogor juga disinggung Dedi Mulyadi.

Ia menyebut bahwa sebagian besar masyarakat di kawasan Parung Panjang saat ini menderita Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA). Sementara infrastruktur jalannya mengalami kerusakan yang begitu parah.

Adapun untuk perbaikan infrastruktur jalan tersebut membutuhkan anggaran yang fantastis. Belum termasuk untuk urusan kesehatan masyarakat di sana.

Menurutnya, kebutuhan untuk Jalan Parung Panjang agar bermutu memerlukan sekitar Rp1,2 triliun, namun hal itu tidak mungkin dikeluarkan untuk me-recovery satu kecamatan saja mengingat wilayah Jabar yang sangat luas dan memiliki lebih dari 600 kecamatan.

"Tetapi di situ ada catatan penting, pada satu sisi masyarakatnya mengalami degradasi lingkungan, di sisi lain tumbuh kelas-kelas baru, kota-kota baru di sekitar Jawa Barat. Tumbuh perhotelan, properti, dari situ pasti lahir pendapatan bagi daerahnya, kesejahteraannya, kaum kapital yang menikmati dari penjualan batu dari daerah yang relatif murah itu," kata KDM.

"Ini kan harus dibahas bersama-sama sehingga pembangunan bisa seiring sejalan. Tidak lagi perkotaan mengalami kemajuan dan pemajuan, perdesaan mengalami degradasi kemiskinan dan pemiskinan. Ini catatan-catatan penting yang pada forum ini saya sampaikan," sambungnya.

Dengan demikian, lanjut KDM, bentuk kemitraan tersebut harus dilakukan dengan kerjasama yang terukur, yaitu pengembalian tata ruang Jabar berbasis ekologi dan alam sebagai penyangga perkembangan Jakarta.