Gandeng ITB, Gubernur Dedi Mulyadi: Pembangunan Desa Berbasiskan Lingkungan dan Budaya

AKURAT JABAR - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat teken kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait pembangunan desa berkelanjutan di Jabar.

Hal ini dilakukan dalam upaya penataan kembali pola pembangunan dan tata ruang di Jawa Barat agar berpijak pada prinsip keberlanjutan dan hukum alam.

Kerjasama yang dilakukan tersebut mencakup peningkatan layanan infrastruktur pendidikan dan dasar berbasiskan lingkungan budaya, sinergi penanganan masalah persampahan di Jawa Barat serta penguatan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mewujudkan "Jabar Istimewa".

PKS tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman bersama Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB Andryanto Rikrik Kuswara, serta Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB Agus Jatnika Effendi, serta disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dalam kesempatannya, Gubernur Dedi Mulyadi menyoroti terkait kekacauan tata ruang yang selama ini hanya didasarkan pada kepentingan politis, bukan pada prinsip keberlanjutan dan hukum alam.

"Ada kekacauan dalam pembangunan di Jawa Barat, khususnya pada tata ruang. Hal ini terjadi karena pendekatan yang digunakan lebih bersifat politis daripada konservatif. Akibatnya, tata ruang kita sarat kepentingan politik," ungkapnya.

Hal ini disampaikan Dedi Mulyadi berbarengan dengan momentum Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (15/5/2025).

"Ke depan, satu kecamatan akan didampingi satu konsultan dari kampus seperti ITB, UI, atau Unpad," ujarnya.

"Mereka akan membantu desain tata ruang desa, membuat maket, mengatur ruang terbuka hijau, dan memperbaiki sistem sanitasi. Ini bagian dari transformasi besar kita," kata KDM - sapaan Dedi Mulyadi.

Dalam kesempatan itu pula, Ia juga menyerukan agar para kepala desa dapat kembali menjalankan peran strategisnya sebagai pemimpin lingkungan dan pelestari budaya.

"Banyak kepala desa kehilangan hubungan dengan akar budayanya. Mereka tak lagi mengenal mata air, leuweung larang, atau nilai-nilai warisan karuhun," ucapnya.

KDM menilai, bahwa hal tersebut telah membuat para pemimpin desa kehilangan koneksi dengan alam dan leluhurnya. Untuk itu, ia mengajak para kepala desa untuk menata kembali pembangunan di desanya.

"Mari kita bangun desa bukan hanya dengan jalan dan gedung, tetapi juga dengan nilai, karakter, dan kearifan lokal. Desa harus menjadi pusat ketenangan, kenyamanan, dan keseimbangan hidup," tuturnya.

KDM juga menekankan, bahwa kepala desa seharusnya tidak hanya mengelola administrasi dan dana desa saja, melainkan juga sebagai agen perubahan serta menjaga harmoni antara manusia dan alam.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah desa dan perguruan tinggi, Pemprov Jabar berharap dapat kembali menata pembangunan desa yang lebih modern, namun tetap berpegang kuat pada nilai budaya dan kelestarian lingkungan.