Dedi Mulyadi Cabut Izin Tambang Longsor Gunung Kuda Cirebon, Sebut Sudah Lama Peringati Berkali-Kali Tak Digubris

AKURAT JABAR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau secara langsung titik lokasi bencana longsor di kawasan tambang galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, pada Sabtu (31/5/2025).

Longsor terjadi pada Jumat (30/5/2025), sementara berdasarkan Informasi yang dihimpun dari BPBD Jabar pertanggal 31 Mei 2025, pukul 17.30 WIB, sedikitnya 17 orang dilaporkan meninggal dunia.

Selain itu tujuh orang dilaporkan luka-luka, dan delapan orang lainnya masih dinyatakan hilang. Sedangkan 11 unit kendaraan juga dinyatakan rusak dalam bencana longsor ini.

Saat peninjauan dilakukan, terlihat tim SAR gabungan masih berjibaku melakukan upaya pencarian terhadap korban hilang yang diduga masih tertimbun material longsor.

Dedi Mulyadi - yang akrab disapa KDM, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah memberikan sanksi tegas kepada pengelola tambang berupa pencabutan izin operasional.

KDM juga menegaskan, bahwa pihaknya telah berulang kali memberikan peringatan terkait potensi bahaya tambang di kawasan tersebut, namun masih saja tidak digubris pihak pengelola tambang.

"Dinas ESDM sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini tetapi kan kalau langsung menghentikan kita tidak bisa," ujarnya.

"Maka tadi malam, kami sudah mengeluarkan sanksi administrasi dalam bentuk penghentian izin atau pencabutan izin tambang ini," tutur KDM.

Diketahui, bahwa tambang tersebut dikelola oleh tiga pihak, yaitu satu koperasi pesantren dan dua lainnya berbentuk yayasan. Ketiga pengelola tersebut telah resmi ditutup sejak Jumat malam.

"Ketiganya sudah kami tutup tadi malam," jelas Gubernur KDM.

Ia menegaskan bahwa Pemda Provinsi Jawa Barat akan terus berkomitmen dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Gubernur KDM juga mengaku, dengan menyebut bahwa sebanyak ratusan tambang ilegal telah ditutup. Dia juga berjanji, upaya tersebut akan terus dilakukan oleh Pemprov.

"Sudah banyak langkah yang kita lakukan, ratusan tambang ilegal sudah kami tutup dan akan konsisten dilakukan," imbuhnya.

Sejak awal, KDM telah menilai aktivitas tambang di Gunung Kuda tersebut tidak memenuhi syarat. Bahkan, ia mengaku telah meninjau lokasi itu tiga tahun lalu dan telah meminta agar tambang ditutup.

"Tambang ini tidak memenuhi syarat untuk mengelola tambang karena tiga tahun lalu saya sudah kesini dan memohon untuk ditutup," katanya.

Meski demikian, Pemprov Jabar akan tetap memberikan santunan kepada keluarga korban, serta siap menanggung biaya hidup anak-anak yang ditinggalkan.

Hal ini dilakukan, sebagai bagian dari kepedulian Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada warganya yang tengah dilanda musibah longsor tambang di Cirebon.

"Maka keluarga yang ditinggalkan karena peristiwa musibah ini kami menanggung biaya hidup untuk anak-anaknya. Kami juga sudah menyiapkan santunan untuk keluarganya," terang KDM.

Adapun terhadap pengelola tambang, KDM meminta agar mereka turut bertanggung jawab secara sosial kepada para korban musibah longsor di lokasi tambang yang mereka kelola tersebut.

"Saya juga meminta kepada pengelola tambang untuk segera melakukan langkah sosial terhadap mereka yang jadi korban, kan nambang disini untungnya sudah banyak," tandas Kang Dedi Mulyadi.