Stop Pungli, Sinergi Vokasi dan Sektor Swasta! Purwakarta Tancap Gas Wujudkan Tenaga Kerja Siap Pakai

AKURAT JABAR - Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melaksanakan penandatanganan dengan berbagai pihak untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 100.3.4/222-Disnakertrans/2025 Tentang Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Kerja Oleh Perusahaan di Kabupaten Purwakarta.

Surat Edaran (SE) yang diterbitkan tersebut dalam rangka mendorong transparansi perekrutan tenaga kerja agar terbebas dari pungutan liar (pungli) yang merugikan banyak pihak dan upaya menciptakan iklim investasi yang sehat di Kabupaten Purwakarta.

Penandatanganan dilakukan setelah penyampaian laporan terlebih dahulu oleh Sekretaris Daerah, Norman Nugraha dan dihadiri langsung Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, unsur Forkompimda, pimpinan lembaga pelatihan kerja, unsur dunia usaha dan industri, serta perangkat daerah terkait.

Baca Juga: Hajat Bumi Desa Linggamukti: 44 Tahun Menjaga Warisan, Merawat Kebersamaan

Adapun prosesi penandatanganan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta bersama Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Pungli) Purwakarta, Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Purwakarta, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat serta Asosiasi Pengusaha Indonesia Purwakarta.

Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Lembaga Pelatihan Vokasi dan Kerjasama dengan Sektor Swasta, yang digelar di Aula Bank BJB Cabang Purwakarta, pada Selasa (24/4/2025).

Selain Bupati Purwakarta, yang akrab disapa Om Zein, unsur Forkopimda, Ketua Apindo dan para tamu undangan yang hadir juga turut menyaksikan prosesi penandatanganan tersebut secara langsung.

Baca Juga: Menuju Purwakarta Mandiri dan Berdaya Saing, Om Zein Bahas Raperda RPJMD di DPRD

Dalam sambutannya, Om Zein mengungkapkan bahwa acara yang digelar ini adalah langkah strategis dalam upaya meningkatkan sinergitas antara lembaga pelatihan vokasi dengan para pihak swasta.

Hal itu dimaksudkan untuk mencetak tenaga kerja lokal agar memiliki keterampilan handal, kompeten dan profesional. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk upaya nyata dalam menekan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Purwakarta.

“Sinergi ini adalah kunci. Kita harus bergandeng tangan, antara lembaga pelatihan dan dunia industri, agar lahir tenaga kerja yang benar-benar siap pakai, bukan hanya di atas kertas,” ungkap Om Zein dalam sambutannya.

Baca Juga: Sempat Viral, Bupati Om Zein Berantas Parkir Liar di Cirata dan Beri Solusi Delapan Oknum Jukir yang Sempat Diamankan

Lanjut Om Zein, kegiatan yang dilakukan ini juga sebagai bentuk komitmen Pemda Purwakarta dalam upaya pemberantasan praktik-praktik percaloan tenaga kerja yang tengah terjadi di wilayah Purwakarta.

Dalam acara ini, Kristina Ayu Suprapti selaku Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) Kabupaten Purwakarta menyebut FKLPID adalah wadah komunikasi antara lembaga pelatihan dan dunia industri.

Wadah tersebut, kata Kristina, bertujuan untuk memastikan keterhubungan (link and match) antara pihak lembaga pelatihan vokasi dengan kebutuhan nyata di dunia kerja saat ini.

Baca Juga: Wabup Purwakarta Soroti Rekrutmen Tenaga Kerja Saat Monitoring ke Disnakertrans

Di sisi lain, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, Didi Garnadi menegaskan bahwa melalui forum inilah penting untuk dilakukan penyelarasan kurikulum pelatihan, penyusunan program pemagangan, hingga fasilitasi penempatan kerja yang berkesinambungan. 

"Dengan terbentuknya FKLPID, kami optimistis angka penempatan kerja akan meningkat dan lulusan pelatihan vokasi akan lebih terserap oleh pasar kerja," ucapnya.

Didi juga meyakini, dengan adanya FKLPID dalam memainkan perannya akan membantu menekan angka pengangguran di kabupaten Purwakarta.

Baca Juga: Bupati Om Zein: Tak Cukup Perbaiki Akses Jalan Taman Batu, Inilah yang Harus Diperhatikan

Acara ini diakhiri dengan sesi dialog interaktif antara lembaga pelatihan vokasi dengan perwakilan industri untuk memperjelas dan merumuskan hasil rapat koordinasi tersebut melalui langkah-langkah yang lebih nyata.