Atasi Backlog Hunian, Kementerian PKP Sosialisasi Program Apartemen Bersubsidi di Kabupaten Bekasi

AKURAT JABAR – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia resmi mensosialisasikan Program Apartemen Bersubsidi di Kabupaten Bekasi, Selasa (27/1/2026).
Program ini merupakan bagian dari Proyek Prioritas Nasional Tiga Juta Rumah yang menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Bertempat di Aula KH Noer Alie, Kantor Bupati Bekasi, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai skema hunian vertikal.
Langkah ini menjadi solusi pemerintah pusat dalam menekan angka backlog perumahan di wilayah penyangga Jakarta yang kian padat.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan bahwa tingginya harga rumah tapak di perkotaan mendorong pemerintah menghadirkan alternatif hunian vertikal yang lebih terjangkau.
“Hunian vertikal bersubsidi menjadi jawaban bagi masyarakat perkotaan yang sulit mengakses rumah layak akibat keterbatasan lahan dan harga tanah yang melambung,” ujar Sri Haryati di hadapan ratusan ASN Pemkab Bekasi.
Skema Subsidi dan Penjaringan Minat
Dalam skema ini, pemerintah menggandeng pihak swasta sebagai pelaksana pembangunan.
Meskipun demikian, pemerintah tetap hadir memberikan berbagai dukungan seperti subsidi pembiayaan, bantuan uang muka, hingga skema suku bunga rendah agar cicilan tetap ringan.
Sri Haryati menegaskan bahwa saat ini program tersebut masih berada pada tahap penjaringan minat dan pemetaan kebutuhan.
Pemerintah ingin memastikan karakteristik calon penghuni serta lokasi pembangunan benar-benar tepat sasaran sebelum memasuki tahap teknis dan perizinan.
Dukungan Penuh Pemkab Bekasi untuk Proyek Nasional
Sementara itu, Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi kebijakan nasional ini.
Pemkab Bekasi berperan aktif dalam mengidentifikasi kemampuan finansial dan preferensi lokasi bagi warga maupun pegawainya.
“Kami memfasilitasi agar ASN dan masyarakat memahami skema yang disiapkan pusat. Salah satu rencana pengembangannya berada di kawasan Cikarang dengan konsep hunian vertikal modern,” jelas Asep.
Baca Juga: Lindungi Warga, Pemkab Bekasi Larang Pengembangan Perumahan yang Belum Bebas Banjir
Oleh karena itu, Asep memastikan bahwa setiap tahapan dalam program ini akan berjalan sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, dukungan Pemkab Bekasi diharapkan mampu mempercepat realisasi hunian yang layak dan strategis bagi masyarakat luas.
Asep juga menegaskan bahwa apartemen bersubsidi ini tidak hanya eksklusif bagi ASN, tetapi juga terbuka untuk masyarakat umum yang memenuhi kriteria MBR.
Sehingga ia optimis, program ini menjadi sinyal kuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan melalui sektor papan.
Baca Juga: Bandung Dukung Penuh Kebijakan Gubernur Hentikan Izin Perumahan Bandung Raya
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Berita Terkini
Terpopuler
- 1Milad KAHMI ke-60 di Purwakarta Diwarnai Jalan Santai dan Gerakan Ngosrek
- 2Bermodal Prestasi di Hangzhou, Timnas PUBG MOBILE Indonesia Kejar Medali di Asian Games 2026
- 3KOHATI Purwakarta Peringati Dies Natalis ke-60, Tegaskan Perempuan Harus Bernilai dan Berdaulat
- 4Bermodal Prestasi di Hangzhou, Timnas PUBG MOBILE Indonesia Kejar Medali di Asian Games 2026
- 5DPRD Jabar Dorong Investasi Tetap Jaga Pohon dan Ruang Terbuka Hijau





