Jabar Peringkat Tiga Keterbukaan Informasi Nasional, Wagub: Bukti Komitmen Transparansi

AKURAT JABAR – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kembali mengukir prestasi cemerlang di tingkat nasional. Dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025, Jawa Barat berhasil meraih peringkat ke-3 kategori Pemerintah Provinsi.

Komisi Informasi Pusat (KIP) RI mengumumkan capaian ini pada Senin (15/12/2025). Prestasi ini menunjukkan peningkatan signifikan dari peringkat ke-8 yang Jabar peroleh pada tahun sebelumnya.

Jabar Peringkat Tiga Keterbukaan Informasi ini diraih oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jabar.

Baca Juga: Hadapi Disrupsi Informasi, Disdik Jabar Perkuat Literasi Digital Pelajar Jabar Lewat Agent Pi

Jawa Barat Masuk Kategori Informatif dengan Nilai Tinggi

Berdasarkan Keputusan KIP Nomor: 11/KEP/KIP/XII/2025, Pemdaprov Jabar resmi masuk dalam kategori Badan Publik Informatif dengan nilai 98.17. Nilai ini sukses menempatkan Jawa Barat di posisi ketiga nasional.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyatakan bahwa prestasi gemilang ini merupakan validasi atas strategi dan langkah konkret yang telah ia paparkan pada Presentasi Uji Publik Monev KIP, Rabu (19/11/2025) lalu.

Wagub Erwan menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah fondasi penting dalam setiap kebijakan pembangunan menuju Jawa Barat Istimewa.

“Kami terus mendorong keterbukaan informasi publik. Seluruh kebijakan Pemda Provinsi Jabar selalu disampaikan secara transparan dan akuntabel melalui jejaring komunikasi media sosial Gubernur, medsos saya, Pak Sekda, dan juga OPD,” ujar Wagub Erwan.

Baca Juga: Keterbukaan Informasi Jabar 2025: Wagub Erwan Targetkan Predikat Informatif KIP

Strategi Pemerataan Informasi Hingga Pelosok

Untuk memastikan informasi sampai ke seluruh lapisan masyarakat, Pemdaprov Jabar menerapkan strategi pemerataan hingga ke pelosok.

Strategi ini dilakukan melalui Program unggulan, salah satunya Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga.

"Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga kami hadirkan sebagai bukti konkret bahwa negara atau pemerintah benar-benar hadir mendekati warga. Program ini menghadirkan pelayanan publik yang cepat," tutur Erwan.

Baca Juga: Akses Data Publik: Disparbud Jabar Jamin Keterbukaan Informasi Pariwisata

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, menambahkan bahwa Diskominfo terus memperkuat jaringan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota, meski menghadapi tantangan efisiensi anggaran.

"Diskominfo Jabar memfasilitasi pembinaan teknis PPID secara rutin setiap bulan. Kami menghadirkan Komisi Informasi dan narasumber terkait," jelas Adi.

"Pembinaan ini penting untuk memperkuat tata kelola informasi publik sekaligus meningkatkan kapasitas PPID dalam menghadapi maraknya hoaks," sambung dia.

Capaian ini mempertegas komitmen Pemdaprov Jabar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai DNA utama menuju Jabar Istimewa.

Baca Juga: Digitalisasi Humas: Diskominfo Jabar Tuntut Pranata Humas Kuasai Ngonten, Komunikasi, dan Branding