Wagub Erwan Setiawan Terima Penghargaan Penyelenggaraan Kearsipan Pemda Provinsi Jabar Raih Kategori "Sangat Memuaskan"

AKURAT JABAR - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih predikat sangat memuaskan (AA) dengan raihan nilai 93,50 dari hasil pengawasan kearsipan tahun 2024.

Pengawasan kearsipan itu sendiri dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Undang-Undang tersebut mengatur terkait pengelolaan arsip di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi Negeri sebagai bentuk akuntabilitas, bukti hukum, serta identitas dan memori kolektif bangsa.

Baca Juga: Peringati Hari Kearsipan dan Perpustakaan, Pemda Purwakarta Lakukan Pemusnahan Arsip Dari 4 Dinas

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan pada acara puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-54 Tahun 2025, bertempat di Gedung C ANRI, Jakarta Selatan, Kamis (22/5/2025).

"Alhamdulillah, Jawa Barat masuk tiga besar nasional dalam penilaian kearsipan tahun 2024. Insya Allah ini menjadi pemicu semangat kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip," katanya.

Erwan berharap penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Jawa Barat ke depannya lebih baik lagi serta mampu memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat.

Baca Juga: Mendagri Apresiasi Kinerja Gubernur Dedi Mulyadi, Mampu Kelola APBD Jawa Barat Dengan Optimal

"Kita targetkan tahun depan hasilnya lebih baik lagi. Ini untuk Jawa Barat Istimewa," pungkas Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan.

Dalam sambutannya, Menteri PANRB Rini Widyantini mengingatkan bahwa arsip merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap proses pembangunan.

Ia juga menegaskan terkait pentingnya peran arsip dalam mendukung reformasi birokrasi. Karena itulah ia secara tegas mengingatkan agar tidak menganggap sepele keberadaan arsip.

Baca Juga: Luncurkan 500 Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jabar, KDM Targetkan 2028 Tak Ada Lagi Rutilahu

"Jangan sekali-kali meremehkan peran arsip. Arsip adalah bukti bahwa kita bergerak maju. Tanpa pencatatan, tidak ada warisan yang bisa diteruskan kepada generasi mendatang," ungkap Rini.

Sementara, Kepala ANRI Mego Pinandito, mengungkapkan bahwa peringatan Hari Kearsipan ke-54 tersebut bertema "Prakarsa Mahardika: Ekosistem Kearsipan Digital untuk Pemerintahan Berdayaguna, Kemajuan Ilmu Pengetahuan, dan Budaya Bangsa."

"Momentum ini menjadi refleksi komitmen untuk reformasi dan transformasi kearsipan digital yang tengah berlangsung," ujar Mego.

Baca Juga: Harkitnas 2025, KDM: Dari Program Barak Militer, Hingga Kebangkitan Sekolah Kebangsaan Jawa Barat Istimewa

Dalam lima tahun ke depan, ia menambahkan bahwa pengembangan kearsipan berbasis sektor pembangunan akan difokuskan dalam mendukung Indonesia Emas 2045.

"Arsip bukan lagi sekadar dokumen yang disimpan, tapi harus mampu menggali nilai dan data sebagai dasar rekomendasi kebijakan serta percepatan pembangunan," terang Mego.

Ia juga menyebut bahwa indeks kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan pada tahun 2024 telah mencapai 75,11 dari target 73 (103 persen), indeks ketersediaan arsip 85,46 dari target 80 (107 persen).

Baca Juga: Hadir di Ponpes Zawiyah Garut, Wagub Erwan: Peran Penting Ulama Bangun Akhlak dan Spiritualitas Masyarakat Jawa Barat

Sedangkan indeks pelayanan informasi kearsipan mencapai 89,50 dari target 80 (112 persen). Sebanyak 29 dari 34 pemerintah provinsi meraih nilai baik ke atas atau sekitar 85 persen.

Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip ANRI, Kandar, menjelaskan terkait proses penilaian yang diawali dengan seleksi nominasi arsip sebagai memori kolektif bangsa pada Maret 2025.

Pasca seleksi nominasi arsip, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan kearsipan pada April 2025 yang melibatkan arsiparis serta ahli IT dari berbagai instansi.

Baca Juga: Pawai Persib Juara Digelar 25 Mei 2025, Wagub Erwan: Persiapan Sudah Capai 70 Persen

"Rangkaian kemudian rapat koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan pada Mei 2025, untuk mendukung tertib administrasi serta menciptakan pemerintahan yang berdaya guna dan berdaya saing global," ucap Kandar.