Hapus Fenomena Gunung Es, Disdik Jabar Perkuat Pencegahan Kekerasan Seksual Sekolah Jabar

AKURAT JABAR – Isu kekerasan seksual pada remaja usia sekolah menuntut perhatian serius dari seluruh elemen pendidikan. Profesor Universitas Sydney Victoria Rawlings, menekankan bahwa kekerasan seksual bukanlah peristiwa tunggal, melainkan produk dari kondisi sosial yang kerap terabaikan.

Dalam Lokakarya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Bandung, Rabu (14/1/2026), pakar gender dan seksualitas ini mengibaratkan isu tersebut layaknya kebakaran yang harus segera dipadamkan.

Ia mendorong sekolah untuk menciptakan sistem sosial-budaya yang memiliki kepedulian tinggi terhadap keamanan siswa.

**Terapkan Prinsip Listen to Know bagi Guru TPPK**

Victoria, atau akrab disapa Vic, mendorong guru yang tergabung dalam Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) untuk menerapkan prinsip listen to know.

Prinsip ini menitikberatkan pada kemampuan mendengarkan secara sungguh-sungguh tanpa menghakimi saat peserta didik berani melapor.

"Keberanian murid untuk melapor adalah hal luar biasa yang jarang terjadi. Tugas guru bukan langsung menyelesaikan masalah secara teknis, melainkan menawarkan kepedulian dan pemahaman sebagai tanda dukungan," ujar Vic.

Tentu saja, rasa percaya siswa kepada guru merupakan modal utama dalam penanganan kasus. Oleh karena itu, iklim lembaga pendidikan harus berubah menjadi ruang yang mendukung siswa untuk berbicara secara terbuka mengenai luka yang mereka alami.

Advokasi dan Edukasi Sejak Dini

Berdasarkan data di lapangan, Sekdisdik Jabar, Deden Saepul Hidayat, menyebut kekerasan seksual sebagai fenomena gunung es yang memerlukan penanganan sistemis.

Ia menegaskan bahwa kekuatan regulasi seperti Permendikbud dan keberadaan TPPK harus dibarengi dengan advokasi serta edukasi seksualitas sejak dini.

"Sekolah harus menjadi ruang aman dan ramah bagi anak. Kami mengajak satuan pendidikan untuk merumuskan langkah konkret yang bisa diterapkan di seluruh Jawa Barat," tegas Deden.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab ini tidak hanya di pundak sekolah, melainkan melibatkan peran aktif orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar.

Maka dari itu, lokakarya ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara regulasi pemerintah dan praktik lapangan para pendidik.

Singkatnya, kegiatan yang berlangsung selama dua hari (14–15 Januari 2026) ini melibatkan 42 kepala sekolah, guru, dan pengawas dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII.

Alhasil, diharapkan lahir rumusan kebijakan internal sekolah yang lebih responsif terhadap isu sensitif ini.

Pada akhirnya, keberhasilan program Pencegahan Kekerasan Seksual Sekolah Jabar akan sangat bergantung pada konsistensi guru dalam menjaga ruang aman bagi siswa. Sebab, sekolah seharusnya menjadi tempat paling nyaman untuk tumbuh tanpa rasa takut.