Tarif Trump Ancam Berbagai Negara Mitra Dagang: Ketidakpastian Bayangi Negosiasi

AKURAT JABAR - Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah merencanakan pemberlakuan tarif tinggi terhadap mitra dagang Amerika Serikat (AS) mulai tanggal 9 Juli, berdasarkan laporan The Straits Times.

Untuk itu, pemerintah di berbagai dunia tengah berlomba menyelesaikan perjanjian dagang dengan AS, sebagai langkah untuk menghindari tarif tinggi Trump tersebut.

Trump sendiri sebelumnya telah memberikan batas waktu selama 90 hari sejak tarif resiprokal diumumkan pada 8 April. Akan tetapi, ia tetap mengancam bahwa tarif tambahan akan diberlakukan meski telah mencapai kesepakatan.

Situasi tersebut berdampak pada tersendatnya proses negosiasi serta menimbulkan ketidakpastian di antara beberapa negara mitra dagang AS.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menekankan bahwa negara-negara yang dinilai tidak menunjukkan kerjasama akan kembali dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku pada 2 April.

“Kami memiliki negara-negara yang bernegosiasi dengan itikad baik, tetapi mereka harus sadar bahwa jika kita tidak bisa mencapai kesepakatan karena mereka keras kepala, maka kita bisa kembali ke tarif 2 April,” ungkap Scott Bessent.

Sejumlah negara seperti Uni Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, Vietnam dan Malaysia saat ini tengah merumuskan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Dengan harapan, upaya tersebut dapat menghentikan ketegangan dan menghindari tarif dua digit yang akan diberlakukan.

Akan tetapi tengah proses tersebut, pemerintah AS juga menyiapkan kebijakan tarif baru untuk berbagai sektor yang dianggap krusial bagi keamanan nasional. Beberapa tarif ini bergantung pada hasil penyelidikan Departemen Perdagangan AS terhadap beberapa produk.

Adapun produk-produk yang sedang dipantau itu meliputi tembaga, mineral penting, obat-obatan, kayu, semikonduktor, dan perangkat elektronik.

Jika hasil investigasi menunjukkan bahwa impor sejumlah produk itu dianggap dapat mengancam keamanan nasional, presiden dapat langsung memberlakukan tarif.

Kebijakan tersebut berlandaskan pada Pasal 232 Undang-Undang Ekspansi Perdagangan 1962, yang utamanya bertujuan untuk membangun kapasitas industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produksi luar negeri dalam situasi darurat.

Namun, kebijakan ini malah menimbulkan kekhawatiran terhadap mitra dagang AS. Sektor-sektor yang terancam oleh tarif tersebut seperti otomotif, farmasi, baja dan semikonduktor, merupakan tulang punggung ekspor bagi beberapa negara seperti Jepang, Uni Eropa dan India.

Negara-negara tersebut khawatir bahwa meskipun perjanjian dagang dapat dicapai, tetap akan beresiko diberlakukannya tarif tambahan di masa mendatang. Sejumlah negara bahkan menilai tarif keamanan nasional lebih meresahkan jika dibandingkan dengan tarif resiprokal.

Sejumlah negara tengah mencoba untuk menegosiasikan pengecualian dari kebijakan tarif tambahan, namun posisi pemerintahan Trump masih belum sepenuhnya jelas. Di satu sisi beberapa pejabat menyatakan tarif nasional tidak bisa dinegosiasikan, akan tetapi sinyal pengecualian masih mungkin diberikan secara terbatas.

Di tengah situasi yang tidak pasti tersebut, sejumlah negara mitra dagang tetap memilih untuk waspada. Mereka enggan membuat komitmen jangka panjang tanpa adanya jaminan perlindungan dari resiko tarif baru di masa yang akan datang.