Gelombang Aksi Meningkat, Kepala Daerah Diminta Fokus Ciptakan Stabilitas Sosial

AKURAT JABAR - Seluruh Kepala Daerah diimbau menunda segala aktivitas kunjungan ke luar negeri serta tidak menggelar acara berlebihan seperti hiburan besar dan pesta mewah.

Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam keterangan resminya, melihat kondisi semakin meningkatnya gelombang aksi yang terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Ia mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan situasi yang kondusif di tengah semakin masivnya demonstrasi di berbagai daerah dalam sepekan terakhir ini.

Baca Juga: Aksi Besar di Purwakarta: HMI, BEM, dan Elemen Rakyat Desak DPRD Wujudkan Keadilan Sosial

"Ini diperlukan untuk meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial di daerah," ujar Mendagri Tito, pada Senin (1/9/2025). 

Ia juga mewanti-wanti terhadap para pejabat daerah agar berhati-hati dalam menyampaikan statement yang ditujukan kepada publik.

Untuk itu Tito menekankan agar setiap pejabat hanya menyampaikan pernyataan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) demi menghindari kesalahan penafsiran yang dapat berdampak pada semakin timbulnya gejolak baru di tengah masyarakat.

Baca Juga: Aliansi Mahasiswa Merdeka Tuntut Reformasi Polri Pasca Tragedi Tewasnya Affan Kurniawan

Sementara itu, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian untuk segera melakukan pengendalian terhadap pemerintahan daerah secara langsung, termasuk dalam mengawasi perkembangan ekonomi penting bagi masyarakat.

"Ini kebutuhan bersama, soliditas seluruh aparat pemerintah pusat. Juga konsistensi aparat daerah," ungkap Menhan Sjafrie, saat berada di Kantor Presiden, pada Minggu (31/8/2025).

Sjafrie juga menuturkan bahwa Presiden telah memerintahkan Badan Intelijen Negara (BIN) agar melakukan pemantauan terhadap situasi aksi demonstrasi yang terjadi. Instruksi tersebut menekankan kewaspadaan terhadap potensi adanya kericuhan.

Baca Juga: Aksi Demonstrasi di DPRD Jabar Bakar Sejumlah Kendaraan dan Rumah Makan, Gubernur KDM Siap Bantu Korban

"Badan Intelijen Negara ditugaskan memantau situasi intelijen. Dan segera melaporkan kepada Presiden bila terjadi dinamika lapangan," imbuhnya.

Presiden Prabowo juga meminta agar TNI dan Polri terus bekerja sama dalam upaya menjaga keamanan nasional dengan berbagai langkah yang dilakukan secara tegas serta terukur. Khususnya terhadap para pihak pelanggar hukum yang merusak fasilitas umum.

Menhan juga menegaskan agar TNI dan Polri tugas dalam menghadapi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Termasuk ketertiban masyarakat dan kedaulatan negara.

Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Ajak Warga Jabar Jaga Kondusivitas Daerah dan Hindari Tindakan Anarkis

"Apabila terjadi ancaman terhadap keselamatan pejabat maupun penjarahan rumah. Maka petugas diperintahkan bertindak tegas tanpa ragu," jelasnya.

Baca Juga: HMI Cabang Purwakarta Kecam Tindakan Oknum Brimob & DPR RI, Layangkan 7 Tuntutan Tegas