HMI Cabang Purwakarta Kecam Tindakan Oknum Brimob & DPR RI, Layangkan 7 Tuntutan Tegas

AKURAT JABAR - Purwakarta, 29 Agustus 2025 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta melayangkan kecaman keras terhadap tindakan represif oknum Brimob yang mengakibatkan meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online yang terlindas mobil rantis saat aksi di Jakarta. Tidak hanya itu, HMI Cabang Purwakarta juga mengecam keras DPR RI yang dinilai arogan dan tidak responsif terhadap aspirasi rakyat.

“Kami sangat menyayangkan tindakan oknum Brimob yang mengakibatkan meninggalnya Affan Kurniawan. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan kami menuntut agar oknum yang terlibat diberikan sanksi yang setimpal,” tegas Ketua HMI Cabang Purwakarta, Muhammad Asep Budiana.

Kritik HMI terhadap Pemerintah dan DPR RI

Kecaman juga datang dari Dzikri, Kabid PTKP HMI Cabang Purwakarta, yang menyoroti kegagalan pemerintah dalam menyerap aspirasi publik.

“Gelombang protes dari Mahasiswa, buruh, hingga aktivis HAM terus akan bermunculan karena kami menuntut pemerintah mengembalikan roh demokrasi dan menjamin kebebasan sipil, keterlibatan publik untuk memastikan pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan,” ujarnya.

Menurutnya, dinamika sosial yang memanas saat ini merupakan buah dari kebijakan DPR RI yang semakin menjauh dari rakyat. Keputusan politik yang diambil hanya melanggengkan kepentingan elite, bukan kesejahteraan masyarakat luas.

Tujuh Tuntutan Tegas HMI Cabang Purwakarta

Dalam pernyataan sikap resmi, HMI Cabang Purwakarta mengeluarkan 7 tuntutan tajam kepada pemerintah, DPR RI, dan Polri:

1. Pengesahan RUU Perampasan Aset – Segera disahkan untuk memberantas korupsi dan menegakkan keadilan.

2. Usut Tuntas Oknum Brimob – Oknum yang menewaskan Affan Kurniawan harus diadili dan diberi sanksi berat.

3. Tolak Kenaikan Tunjangan DPR RI – Rakyat menolak privilese wakil rakyat yang tidak berdampak pada kesejahteraan publik.

4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law – Kebijakan harus pro-pekerja, bukan pro-oligarki.

5. Copot Kapolri – Karena gagal menjaga hak asasi manusia dan keamanan rakyat.

6. Tinjau Ulang RUU Polri – Pastikan tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat.

7. Copot Ketua DPR RI – Karena dinilai gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

Desakan Pertanggungjawaban

Abdurrohhman Nawawi, Sekretaris Umum HMI Cabang Purwakarta, menegaskan bahwa tragedi ini tidak bisa didiamkan.

“Harus ada yang bertanggung jawab penuh atas segala huru hara yang terjadi di negara ini. Segala bentuk tindakan yang tidak berpihak kepada kebenaran sudah sepatutnya musnah dari tatanan negara,” pungkas Nawawi.

Senada, Yusuf Hamdani, Kabid PAO HMI Cabang Purwakarta, juga menyampaikan sikap keras terhadap institusi kepolisian.

“Saya pribadi secara kacamata umum mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian apalagi sampai ada korban jiwa. Negara ini dibangun atas dasar hukum dan demokrasi, bukan kekerasan. Aparat semestinya menjadi pelindung rakyat, bukan justru menakut-nakuti dengan kekerasan. Dari kasus ini sudah selayaknya kita layangkan mosi tidak percaya terhadap Polri,” tegasnya.

HMI Purwakarta: Negara Jangan Lagi Berpihak pada Kekuasaan

Dengan pernyataan ini, HMI Cabang Purwakarta menegaskan posisinya sebagai garda moral mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan hak rakyat. Mereka menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, praktik represif, hingga kebijakan DPR RI yang hanya memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.