Aksi Besar di Purwakarta: HMI, BEM, dan Elemen Rakyat Desak DPRD Wujudkan Keadilan Sosial

AKURAT JABAR - Purwakarta– Ribuan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta. Aksi ini menyoroti isu keadilan sosial, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, penolakan kenaikan tunjangan DPR, hingga persoalan lingkungan hidup dan kesejahteraan pekerja ojek online.

Massa aksi datang dengan spanduk, poster, dan orasi lantang yang mencerminkan aspirasi rakyat. Ketua HMI Cabang Purwakarta, Muhammad Asep Budiana, menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar simbol, melainkan tuntutan nyata bagi rakyat.

"Kami menuntut keadilan sosial yang sebenarnya, bukan hanya sekedar janji-janji kosong," ujar Asep Budiana. "Kami ingin pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi dan memperjuangkan keadilan bagi rakyat."

Menurutnya, RUU Perampasan Aset merupakan langkah penting dalam pemberantasan korupsi.

"Dengan RUU ini, kami berharap dapat memulihkan aset-aset negara yang telah dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

BEM Kritik Kenaikan Tunjangan DPR

Dari pihak mahasiswa, perwakilan BEM menyoroti kebijakan kenaikan tunjangan DPR yang dianggap tidak relevan dengan kondisi ekonomi rakyat.

 "Kami ingin DPR yang lebih peduli dengan nasib rakyat, bukan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri," ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut bertolak belakang dengan prinsip demokrasi dan transparansi.

"Kami ingin DPR yang lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara," tegasnya.

Isu Lingkungan Jadi Sorotan

Selain itu, massa aksi juga menuntut perhatian serius pemerintah terhadap isu lingkungan, seperti polusi udara, pengelolaan sampah, hingga perlindungan hutan.

"Kami ingin pemerintah dan DPRD Kabupaten Purwakarta lebih serius dalam menangani isu-isu lingkungan, karena lingkungan hidup yang sehat adalah hak dasar rakyat," ujar perwakilan elemen masyarakat.

Ojek Online Tuntut Kesejahteraan

Dalam aksi tersebut, perwakilan pekerja ojek online turut menyampaikan aspirasi mereka terkait tarif, keselamatan, dan kesejahteraan.

"Kami menolak isu ojek online yang dinilai tidak adil dan tidak manusiawi. Kami ingin pemerintah dan DPRD Kabupaten Purwakarta lebih peduli dengan nasib kami sebagai pekerja ojek online," ujar perwakilan ojek online.

Banyak dari mereka mengaku menghadapi kesulitan dalam mencari nafkah.

"Tarif yang rendah, keselamatan yang tidak terjamin, dan kesejahteraan yang tidak memadai membuat kami merasa tidak dihargai sebagai pekerja," ujar salah satu massa ojek online.

 "Kami tidak ingin hanya menjadi objek eksploitasi perusahaan ojek online, tetapi kami ingin menjadi subjek yang dihargai dan dilindungi," tambahnya.

Harapan Perubahan di Purwakarta

Menutup orasinya, Ketua HMI Cabang Purwakarta menegaskan bahwa unjuk rasa ini adalah bentuk kepedulian rakyat terhadap masa depan daerah.

"Unjuk rasa ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masa depan Kabupaten Purwakarta. Kami tidak akan diam melihat ketidakadilan dan ketidakpedulian pemerintah terhadap rakyat," ujar Asep Budiana.

Ia menegaskan bahwa perjuangan ini tidak berhenti di sini.

"Kami akan terus berjuang dan mengawal isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat, sampai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dapat terjaga," tegasnya.

Aksi berlangsung damai dan tertib, dengan ribuan massa bersatu menyuarakan perubahan. Melalui semangat kolektif, HMI, BEM, dan elemen masyarakat berharap aspirasi mereka dapat membawa perbaikan nyata bagi Kabupaten Purwakarta.