KDM Soroti Kondisi Pusdai dan Tantangan Sosial, Sebut Esensi Islam Harus Hadir dalam Perilaku dan Sistem Sosial Masyarakat

AKURAT JABAR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menyoroti kondisi fisik yang ada di sekitar kawasan Pusdai. Ia menilai bahwa kondisinya begitu kurang terurus.

Gubernur melihat adanya umbul-umbul lama yang terpasang tidak pernah diganti, adanya kerusakan pada insfrastruktur, hingga masalah kebersihan di area tersebut.

Hal ini disampaikan KDM saat melantik Dewan Kemakmuran Masjid Badan Pengelola Islamic Centre Jawa Barat (BPIC Jabar) periode 2025–2035. Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Pusdai Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Kamis (7/8/2025).

Baca Juga: Gubernur Jabar Tantang ITB Wujudkan Energi Baru Terbarukan dari Sampah dan Biogas

"Mengapa saya sangat peka terhadap yang seperti itu karena ini namanya Pusdai, pusat dakwah. Dari pusat dakwah kita bisa mengajarkan bagaimana cara hidup bersih," ungkap KDM dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu, dua tokoh ditetapkan sebagai pimpinan masjid strategis, yakni Dede Suherman sebagai Ketua DKM Masjid Nurul Qur’an LPTQ Jabar dan KH. Jujun Junaedi sebagai Ketua DKM Masjid Pusdai Jawa Barat.

Ia menegaskan bahwa esensi Islam tidak hanya cukup tercermin dari kemegahan mesjid ataupun simbol-simbol keagamaan semata, akan tetapi seluruh nilai ajaran Islam harus hadir dalam perilaku dan sistem sosial masyarakat.

Baca Juga: Hadir di Ponpes Zawiyah Garut, Wagub Erwan: Peran Penting Ulama Bangun Akhlak dan Spiritualitas Masyarakat Jawa Barat

"Hari ini, saya tak akan lagi fokus membangun masjid yang besar karena sudah banyak. Yang harus dibangun adalah kesadaran kolektif dan perilaku sosial yang mencerminkan nilai-nilai Islam,” imbuhnya.

KDM juga memberikan kritik terhadap praktik penahanan ijazah oleh sekolah akibat tunggakan biaya, yang dinilai bertentangan dengan esensi ajaran Islam.

Sedangkan, keberpihakan kepada kaum miskin dan yatim - lanjut KDM - merupakan inti dari nilai-nilai Islam yang seringkali dilupakan.

Baca Juga: Pelantikan HMI dan Kohati Purwakarta Periode 2025–2026: Perkuat Kaderisasi dan Kolaborasi, Siap Hadapi Tantangan Zaman

"Ada sebanyak 600 ribu ijazah ditahan. Apakah kalau diberikan, sekolah akan bangkrut? Ini soal keyakinan pada Allah. Jangan sampai kita justru membunuh masa depan anak-anak hanya karena tunggakan Rp1 juta,” katanya.

Lebih lanjut, KDM juga menyoroti kondisi sosial di Jawa Barat, yang menurutnya belum mencerminkan nilai-nilai keislaman secara utuh, meskipun simbol religiusitas tampak dominan.

"Kita mendeklarasikan diri sebagai provinsi religius, tapi lihat kenyataan di lapangan. Kawin kontrak, TKI tidak pulang bertahun-tahun, anak-anak takut pulang ke rumah karena lingkungan sosialnya rusak,” ujarnya.

Baca Juga: KDM Shalat Idul Adha 1446 H di Cirebon, Sebut Pengorbanan Ibrahim dan Ismail Jadi Refleksi Fenomena Remaja Nakal Saat Ini

Untuk itu, KDM menekankan pentingnya keikhlasan dalam menjalankan dakwah. Ia mencontohkan para ulama terdahulu yang membangun pesantren tanpa berorientasi pada materi.

"Untuk itu apa yang hilang dari negeri ini, keikhlasan. Mimbar-mimbar, majelis-majelisnya hebat, tapi lingkungan kita rapuh," ucapnya.

Menurut KDM, kondisi sosial di Jawa Barat tampak lemah secara substansi, meski di permukaan simbol religiusitas tampak lebih beragam.

Baca Juga: Percepat Pelayanan Publik, KDM Dorong Pembangunan Infrastruktur Desa di Jabar

Ia menyebut, ketimpangan sosial amat sangat terasa, simbol-simbol keagamaan ditonjolkan, namun nilai-nilai dasar yang merupakan inti ajarannya terasa begitu kering.

“Buktinya bisa kita lihat dari berbagai kekerasan yang terus terjadi. Geng motor tidak kunjung selesai, perkelahian antar pelajar terus berulang, dan konflik di tengah masyarakat seolah tak pernah berhenti,” katanya.

Sebagai pucuk pimpinan di pemerintahan Jawa Barat, KDM menyatakan bahwa dirinya lebih memilih blusukan ke kampung-kampung untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pendidikan, ketimbang menunjukkan kesalehan secara simbolik.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Larang Penggalangan Dana di Jalan, Tak Boleh Ganggu Ketertiban Umum

"Tugas pemimpin bukan menjadi ahli spiritual, tapi menyelesaikan problem sosial,” pungkas Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi.