Bupati Purwakarta Om Zein Geser Siklus Pembangunan: Februari Lelang, Maret Mulai Kerja!

AKURAT JABAR – Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein yang akrab disapa Om Zein menciptakan tradisi baru dalam manajemen proyek daerah.

Om Zein menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memulai pembangunan infrastruktur lebih awal, yakni pada akhir triwulan pertama tahun ini.

Langkah ini bertujuan agar seluruh kegiatan konstruksi di Purwakarta dapat berjalan efektif tanpa terhambat cuaca ekstrem.

Bupati Om Zein juga menegaskan bahwa pergeseran jadwal ini merupakan solusi teknis untuk menjaga kualitas bangunan tetap optimal.

"Siklusnya kita ubah. Jika biasanya proyek menumpuk di akhir tahun, sekarang mulailah di akhir triwulan pertama supaya bertemu cuaca terang. Februari ini mulai lelang, sehingga Maret sudah masuk tahap pelaksanaan," ujar Om Zein, Selasa (27/1/2026).

Fokus Mutu: Akhir Tahun untuk Perencanaan, Bukan Konstruksi

Berdasarkan analisis cuaca, Om Zein menilai curah hujan tinggi pada awal dan akhir tahun sering kali mengganggu kualitas fisik bangunan, terutama pengerjaan jalan.

Oleh karena itu, ia menetapkan paradigma baru: pengerjaan fisik dilakukan saat cuaca cerah, sementara akhir tahun menjadi masa fokus penyusunan perencanaan.

Selain itu, Om Zein meminta Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, untuk memperketat koordinasi, pengawasan, serta evaluasi lapangan.

Keterlibatan pimpinan daerah secara langsung bertujuan menjamin setiap proyek selesai tepat waktu dengan standar mutu yang tinggi.

Audit Ketat: Bayar Sesuai Volume Riil Lapangan

Sementara itu, terkait pengelolaan keuangan, Pemkab Purwakarta memberlakukan kebijakan pembayaran yang sangat ketat.

Mulai tahun 2026, pemerintah tidak akan mencairkan anggaran pengerjaan barang dan jasa sebelum mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah.

Maka dari itu, Inspektorat kini berperan sebagai "gerbang terakhir" pengawasan uang negara.

Om Zein memberikan simulasi tegas: jika kontrak proyek bernilai Rp1 miliar namun volume fisik yang terpasang hanya senilai Rp800 juta, maka pemerintah hanya membayar sesuai fakta di lapangan.

Singkatnya, kebijakan ini bertujuan mencegah kekurangan volume, pemborosan anggaran, serta potensi masalah hukum di masa depan. Alhasil, setiap rekanan dituntut untuk bekerja secara jujur, akuntabel, dan profesional.

Sebab, bagi Om Zein, pengawasan adalah fondasi utama dalam pembangunan daerah.

Pada akhirnya, komitmen ini menjadi sinyal keras bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta sangat serius dalam mengawal setiap rupiah uang rakyat demi kualitas pembangunan yang maksimal.