Kawal Uang Rakyat, Bupati Purwakarta Om Zein Wajibkan Audit Inspektorat Sebelum Bayar Proyek

AKURAT JABAR – Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein resmi memberlakukan kebijakan ketat terkait mekanisme pembayaran proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Pria yang akrab dengan sapaan Om Zein ini menegaskan bahwa mulai tahun ini, tidak ada lagi pembayaran proyek infrastruktur tanpa melalui pemeriksaan Inspektorat terlebih dahulu.

Kebijakan berani ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah uang negara keluar berdasarkan hasil kerja yang nyata dan berkualitas.

Baca Juga: Ikuti Instruksi KDM, Om Zein Wajibkan Perangkat Desa Hingga Dinas Umumkan Anggaran di Medsos

Om Zein meminta Inspektorat Daerah bertindak sebagai pengawas utama sekaligus "gerbang terakhir" sebelum pencairan anggaran.

"Mulai tahun ini, setiap pekerjaan hanya akan dibayar setelah mendapatkan rekomendasi dari inspektorat. Saya tidak ingin ada lagi kompromi dalam proses ini," tegas Om Zein saat memberikan arahan, Senin (26/1/2026).

Baca Juga: Genjot PAD, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein Minta Kendaraan Operasional Mutasi ke Plat T

Prinsip Pembayaran Berbasis Volume Terpasang

Berdasarkan aturan baru tersebut, pemerintah hanya akan membayarkan nilai proyek sesuai dengan volume pekerjaan yang benar-benar terpasang di lapangan.

Oleh karena itu, jika terdapat ketidaksesuaian antara kontrak dan realisasi, maka angka yang dibayarkan akan mengikuti hasil audit fisik.

Sebagai contoh, Om Zein menjelaskan jika sebuah kontrak proyek bernilai Rp1 miliar namun realisasi volume di lapangan hanya senilai Rp800 juta, maka Pemkab Purwakarta hanya akan membayar Rp800 juta.

Tentu saja, langkah ini diambil untuk mencegah potensi kerugian daerah serta masalah hukum di kemudian hari akibat kekurangan volume pekerjaan.

Baca Juga: Pemda Kabupaten Purwakarta Optimalisasi Anggaran Infrastruktur untuk Percepat Pembangunan Daerah

Membangun Budaya Kerja Akuntabel

Selain itu, kebijakan ini bertujuan membangun budaya kerja yang jujur dan profesional bagi jajaran internal pemerintah maupun rekanan kontraktor.

Maka dari itu, fokus pembangunan di Purwakarta kini bergeser dari sekadar mengejar serapan anggaran menjadi pengejaran kualitas hasil pembangunan.

"Kami ingin setiap proyek terkoreksi sejak dini agar hasil pembangunan infrastruktur Purwakarta benar-benar berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat," tambah Om Zein.

Baca Juga: Sabet Kategori A Nasional, Pelayanan Publik Purwakarta 2025 Raih Nilai Indeks 4,51

Singkatnya, pengawasan ketat ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Purwakarta sangat serius dalam mengawal anggaran publik.

Alhasil, setiap rupiah yang dikeluarkan diharapkan sebanding dengan kualitas fisik yang diterima masyarakat.

Sebab, efisiensi anggaran bukan hanya sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan melalui pengawasan yang nyata.

Pada akhirnya, komitmen ini menempatkan transparansi sebagai fondasi utama pembangunan daerah di masa kepemimpinan Om Zein.

Baca Juga: Hari Bakti PU: Om Zein Kritik Keras Infrastruktur Purwakarta DPUTR, Minta Pembangunan Tuntas dan Jangan Sedikit-sedikit