Kas Daerah Aman, Gubernur Dedi Mulyadi Siap Lunasi Proyek Pembangunan Jawa Barat Senilai Rp621 Miliar

AKURAT JABAR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat memiliki dana yang cukup untuk melunasi tunggakan proyek pembangunan tahun 2025.

Adapun total dana yang akan dikucurkan untuk membayar pekerjaan tersebut mencapai angka sebesar Rp621 miliar.

Dana tersebut berasal dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) serta pendapatan pajak kendaraan bermotor yang masuk ke kas daerah setiap hari.

Tentu saja, saldo kas daerah terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya kesadaran warga Jawa Barat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

"Kami berterima kasih kepada seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang sangat bersemangat membayar pajak. Kontribusi Anda memperkuat pendanaan Pembangunan Jawa Barat 2026 ke depan," ujar pria yang akrab disapa KDM ini, Kamis (8/1/2026).

Audit Ketat Sebelum Pencairan Dana

Meskipun dana telah tersedia, KDM menegaskan bahwa proses pembayaran tidak akan dilakukan secara otomatis.

Pemda Provinsi Jawa Barat akan melakukan audit menyeluruh terhadap hasil setiap pekerjaan pembangunan di lapangan.

Oleh karena itu, audit tersebut berfungsi untuk memetakan kualitas hasil proyek, mulai dari kategori sangat baik hingga kurang baik.

Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah hanya akan memberikan apresiasi penuh pada pekerjaan yang memenuhi standar kualitas tinggi.

"Jika hasil pekerjaan terbukti kurang baik, kami tidak akan membayarkan seluruh nilai kontraknya," tegas KDM dengan nada serius.

Libatkan Media Sosial untuk Kontrol Publik

Selain itu, KDM mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk aktif melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek yang ada di wilayah mereka.

Ia mempersilakan warga untuk menyampaikan kritik serta saran melalui kanal media sosial resmi pemerintah.

Maka dari itu, partisipasi publik menjadi instrumen penting bagi Pemda Jawa Barat dalam menjamin setiap rupiah pajak masyarakat menghasilkan infrastruktur berkualitas.

Singkatnya, transparansi dan kontrol sosial akan menjadi kunci keberhasilan Pembangunan Jawa Barat 2026.

Alhasil, skema pengawasan ini diharapkan dapat meminimalisir praktik pengerjaan proyek yang asal-asalan.

Pada akhirnya, komitmen Gubernur Dedi Mulyadi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam tata kelola keuangan daerah. Sebab, pembangunan yang berkualitas adalah hak seluruh warga Jawa Barat.