Gelar Uji Kompetensi untuk Isi Jabatan Pimpinan Tinggi, Pemprov Jabar: Perkuat Birokrasi dan Pelayanan Publik

AKURAT JABAR - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk selalu menjaga dan memastikan bahwa pelayanan publik berjalan semaksimal mungkin serta berbasis pada meritokrasi.

Maka Pemprov Jabar melalui Pansel (Panitia Seleksi) melakukan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) serta Jabatan Administrator (JA) melalui mekanisme jobfit atau uji kompetensi.

Proses demikian ini merupakan bagian dari manajemen kepegawaian dengan berbasis pada data manajemen talenta yang sejak tahun 2021 telah dikembangkan.

Panselnya itu sendiri terdiri dari unsur internal dan eksternal, yaitu Kepala BKD Jabar, pejabat struktural BKD, asesor SDM Aparatur, perwakilan Kemendagri, serta akademisi.

Kepala BKD Jawa Barat yang sekaligus juga sebagai Ketua Pansel, Dedi Supandi, mengungkapkan bahwa para pejabat dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat juga dilibatkan dalam Uji kompetensi tersebut.

"Sebagai bagian dari strategi akuisisi talenta lintas instansi, kami ingin memperkaya data internal dengan data pembanding dari luar," katanya, Jumat (25/4/2025).

Pada tahap ini, ada 10 jabatan eselon II yang dibuka, antara lain posisi Kepala Bapenda, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Perekonoman serta Direktur RSUD Al Ihsan.

Proses dilakukan secara bertahap sesuai dengan aturan PP No. 17 Tahun 2020 dan PP No. 11 Tahun 2017. Tahapan seleksi meliputi pendaftaran, verifikasi berkas, penulisan dan seleksi makalah, wawancara, sampai pleno terkait nilai akhir.

Waktu pelaksanaan proses seleksi tersebut telah dimulai sejak tanggal 14 April 2025 dan rencananya akan terus berlangsung hingga pertengahan Mei.

Diketahui, sampai ditutupnya pendaftaran pada tanggal 17 April 2025, ada sebanyak 22 pelamar berasal dari sembilan kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Kendati demikian, pasca tahapan verifikasi berkas dan seleksi administratif dilakukan, hanya tersisa 13 pelamar saja yang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya.

Kemudian, delapan pelamar dinyatakan gugur akibat tidak memenuhi ketentuan regulasi, sementara satu pelamar untuk jabatan Inspektorat tengah menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan belum bisa diproses.

Pada tanggal 24 April 2025, sebanyak 13 peserta dilakukan wawancara untuk sembilan jabatan yang masih ada. Hasilnya, lima jabatan telah terisi oleh masing-masing tiga kandidat terbaik berdasarkan nilai wawancara dan rekam jejak.

"Lima jabatan telah ditetapkan melalui rapat pleno Pansel dan akan diajukan ke BKN dan Kemendagri untuk persetujuan teknis pelantikan. Sisa jabatan yang belum terisi akan dilanjutkan melalui seleksi internal Pemdaprov Jabar," kata Dedi Supandi.

Berdasarkan amanat Pasal 132 PP 17/2020 yang memungkinkan pengisian JPT antarinstansi melalui metode uji kompetensi. Proses uji kompetensi ini telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi resmi dari Kementerian PAN-RB dan BKN.

Pemprov Jabar berharap melalui sistem seleksi yang terbuka dan berbasis kompetensi ini, talenta terbaik hadir mengisi posisi strategis untuk memperkuat kinerja birokrasi serta pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat.