Pasca Keracunan Siswa Cianjur, Kaum Muda Syarikat Islam Desak Evaluasi Menyeluruh Program MBG

AKURAT JABAR - Ketua Umum Kaum Muda Syarikat Islam (KMSI), Adhyp Glank menyikapi tegas insiden keracunan siswa dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi (MBG) pada Senin lalu, 21 April 2025 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Melalui pernyataan resminya kepada Akurat Jabar, ia mendesak pemerintah dan pihak berwenang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Mitra Dapur MBG serta peran Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana kebijakan.

Pernyataan ini Adhyp sampaikan menyusul dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) dan potongan jatah yang mengancam kualitas gizi makanan yang diberikan kepada para siswa.

“Insiden ini tidak hanya membahayakan kesehatan anak-anak, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap program pemerintah yang mulia. Kami mendesak transparansi dan akuntabilitas penuh,” tegas Adhyp Glank.

Adhyp yang juga aktif mengawal isu keadilan sosial melalui organisasi Kaum Muda Syarikat Islam, menekankan tiga poin kritis berkaitan dengan evaluasi, pengawasan ketat dan sinergitas antar lembaga penegak hukum.

Tiga poin tuntutannya tersebut kemudian ia jabarkan secara gamblang.

Pertama, Evaluasi Mitra Dapur MBG dan Badan Gizi Nasional untuk mengungkap apakah ada indikasi pelanggaran dan kelalaian, termasuk potensi korupsi atau manipulasi anggaran yang berdampak pada penurunan standar gizi yang semestinya.

Kedua, Pengawasan Ketat Rantai Pasok MBG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi, guna memastikan makanan yang disajikan menu MBG tersebut memenuhi kriteria kesehatan.

Ketiga, Sinergi Aparat Penegak Hukum untuk mengamankan proses penyelenggaraan, hingga proses investigasi dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan oknum yang menyalahgunakan program apalagi sabotase untuk mencoreng nama baik program pemerintah yang mulia ini.

“Pemerintah pusat telah mencanangkan MBG sebagai upaya strategis memerangi stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda. Namun, jika implementasinya dihambat oleh praktik kotor, tujuan mulia ini akan sia-sia,” tegas Adhyp.

Adhyp Glank juga mengingatkan bahwa program MBG merupakan amanah negara untuk memastikan hak anak atas gizi yang layak.

Ia mendorong Badan Gizi Nasional tidak hanya bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah, tetapi juga sebagai pengawas independen yang proaktif.

Iya menyebut, perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan dan masyarakat sipil untuk memantau pelaksanaan MBG.

“Kami siap mendukung upaya perbaikan sistemik. Mari kita jadikan insiden ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola program publik yang layak,” ujarnya.

Pernyataan ini kata Adhyp, disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan anak bangsa dan komitmen Kaum Muda Syarikat Islam dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat sebagai penerima manfaat utama.