Dana Operasional Gubernur Siap Dievaluasi, KDM: “Bukan untuk Saya, Tapi untuk Masyarakat”

AKURAT JABAR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM mengklarifikasi terkait dana operasional rumah tangga Gubernur dan pejabat Jabar yang dianggap mencapai fantastis.

KDM menyatakan bahwa seluruh dana operasional Gubernur tersebut dipergunakan untuk membantu warga Jawa Barat yang tengah membutuhkan.

"Semuanya untuk belanja kepentingan rakyat, yaitu membantu orang sakit di rumah sakit saya bayarin, ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama keluarganya sakit di rumah sakit biaya angkutannya saya bayarin," ujar KDM.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Dedi Mulyadi dalam sebuah video yang dia diunggah di akun pribadinya, pada Jumat (12/9/2025).

KDM juga menjelaskan, bahwa selain sejumlah bantuan yang diberikan untuk orang sakit hingga angkutan umum, dana operasional juga dipakai untuk memperbaiki rumah warga, perbaikan infrastruktur desa, serta pembangunan jembatan.

Oleh karena itu, ia membantah dana operasional gubernur digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat.

"Berbagai kegiatan sosial lainnya yang dalam setiap waktu saya lakukan. Setiap hari juga ada antrian orang yang ngantri ke Lembur Pakuan," ungkap KDM.

Adapun dana operasional bagi kepala daerah, termasuk untuk gubernur, telah ditetapkan sebesar angka 0,15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD Jabar sendiri telah mencapai angka sebesar Rp19 triliun, sehingga angka Rp28,8 miliar tersebut sebenarnya telah sesuai dengan ketentuan.

Meski demikian, KDM mengaku siap menerima evaluasi jika nantinya dana operasional gubernur tersebut dihapuskan.

"Saya enggak ada masalah apapun kalau memang itu sebuah keharusan harus dihapuskan (dana operasional). Tetapi yang akan dirugikan bukan saya dan keluarga," ucapnya.

"Yang nanti akan dirugikan adalah masyarakat yang semestinya mendapatkan bantuan karena berbagai kegiatan di masyarakat mengalami hambatan. Karena apa? Karena berbagai kegiatan yang terjadi di masyarakat apabila tidak terangkat sebelumnya di APBD tidak bisa dibantu," sambungnya.