Publik Soroti Tunjangan Perumahan DPRD Jabar Capai Rp64 juta Perbulan, MQ Iswara: Siap Evaluasi

AKURAT JABAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap untuk melakukan evaluasi total terhadap tunjangan perumahan anggota dan pimpinan DPRD Jabar senilai Rp64 juta setiap bulan.

Pasalnya, tunjangan perumahan untuk anggota dan pimpinan DPRD Jabar tersebut tengah menjadi sorotan publik yang berdampak pada terjadinya sejumlah aksi demonstrasi besar-besaran beberapa waktu yang lalu.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk tunjangan perumahan pimpinan DPRD mencapai angka sebesar Rp64 juta, sedangkan masing-masing anggota mendapatkan Rp62 juta.

Baca Juga: Rp33 Miliar untuk Rumah Dinas Gubernur dan Pejabat Jabar, Pengamat Minta Evaluasi Menyeluruh

“Tunjangan perumahan itu, sebelum pajak dan itu pajak progresif jadi 30 persen. Kami selama ini menerimanya Rp44 Juta,” ungkap Iswara saat berada di Gedung DPRD Jabar, pada Selasa (9/9/2025).

Iswara sendiri mengakui bahwa tunjangan perumahan DPRD Jabar tersebut terbilang sangat besar. Sehingga permasalahan tersebut menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa dan masyarakat dalam aksi demonstrasi di beberapa waktu yang lalu.

"Kami telah membahas dan mencermati terkait dengan tuntutan yang disampaikan masa demonstrasi, yakni terkait tunjangan perumahan yang diterima oleh setiap anggota dewan," ujarnya.

Baca Juga: Yusril Tegaskan Pemerintah Tanggung Penuh Biaya Korban Aksi Demonstrasi, Termasuk Santunan Keluarga Korban

Iswara mengungkapkan bahwa tunjangan perumahan bagi para anggota dewan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD provinsi Jawa Barat. Sehingga evaluasinya dilakukan langsung oleh Kemendagri.

"Yang jelas kami siap untuk itu (dievaluasi), ” imbuhnya.

Ia juga menuturkan, berdasarkan hasil rapat pimpinan yang dihadiri oleh sembilan Fraksi, bahwa Tunjangan Perumahan yang selama ini didapatkan siap dievaluasi.

Baca Juga: Pemerintah Catat 228 Aksi Demonstrasi Terjadi di 35 Provinsi, 42 Diantaranya Berujung Anarkis

Adapun sembilan Fraksi yang hadir tersebut yaitu Gerindra, Golkar, PKS, PDIP, PKB, Demokrat, NasDem, PAN dan PPP.

“Setelah tadi kami membahas para pimpinan DPRD dengan seluruh ketua Fraksi bersepakat kami siap tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi,” tegasnya.

"Untuk mekanisme evaluasinya tentu mengikuti proses yang ada dalam peraturan yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," tandas Iswara.

Baca Juga: Tuntutan 17+8 Dijawab! DPR RI Setop Tunjangan Rumah dan Kunker ke Luar Negeri