Perkuat Integritas Pemilu, Bappenas Dorong DKPP Jadi Lembaga Mandiri dan Lepas dari Kemendagri

AKURAT JABAR – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) secara resmi mendorong penguatan kemandirian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Langkah strategis ini mencakup usulan pemisahan struktural DKPP dari naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) demi menjaga independensi lembaga penjaga kode etik tersebut.

Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Bappenas, Nuzula Anggeraini, menyatakan bahwa usulan ini sejalan dengan aspirasi akademisi dan pemerhati pemilu yang menginginkan DKPP bekerja tanpa bayang-bayang intervensi birokrasi kementerian.

"Catatan utama kami untuk DKPP adalah perlunya penguatan struktur agar menjadi lembaga yang benar-benar independen dan mandiri," tegas Nuzula dalam diskusi bertajuk 'Penguatan Lembaga Kode Etik' di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Pembentukan Sekretariat Jenderal dan Struktur Provinsi

Selain pemisahan dari Kemendagri, Bappenas juga mengusulkan transformasi manajerial di internal DKPP. Salah satu poin konkretnya adalah pembentukan Sekretariat Jenderal (Setjen) yang dipimpin oleh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya.

Peningkatan status administratif ini dianggap penting untuk menunjang tugas pimpinan DKPP yang kian berat.

Tak hanya di tingkat pusat, Bappenas juga mendorong kehadiran Sekretariat DKPP di level Provinsi lengkap dengan sarana dan prasarana penunjangnya.

Meringankan Beban Pemeriksaan Kode Etik

Nuzula menjelaskan bahwa kehadiran struktur di tingkat daerah akan mempermudah proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di lapangan.

Dengan adanya perwakilan resmi di provinsi, mobilisasi dan koordinasi pemeriksaan akan jauh lebih efisien.

"Kami mengusulkan sekretariat DKPP dipimpin oleh pimpinan tinggi madya selevel Sekjen. Ini adalah usulan paling konkret dari Bappenas untuk memastikan penguatan fungsional DKPP berjalan optimal," tambahnya.

Jika usulan ini terealisasi, DKPP diharapkan tidak hanya kuat secara hukum melalui putusan-putusannya, tetapi juga tangguh secara organisasional dengan dukungan infrastruktur yang mandiri dan berwibawa di seluruh Indonesia.