Kemlu Desak Dewan Keamanan PBB Hentikan Agresi Israel dan Buka Akses Bantuan untuk Warga Palestina serta Ingatkan Solusi Dua Negara

AKURAT JABAR - Di tengah agresi militer yang terus dilakukan Israel terhadap Palestina, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menegaskan kembali pentingnya keadilan politik yang komprehensif sebagai solusi terhadap dua negara tersebut.

“Di mana Negara Palestina yang merdeka dan Israel hidup berdampingan secara damai sesuai parameter yang disepakati secara internasional,” ungkap Kemlu dilansir dari platform X, pada Jumat (25/7/2025).

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Indonesia - kata Kemlu - menyampaikan keprihatinannya yang teramat mendalam terhadap semakin memburuknya situasi dan kondisi di Gaza yang tidak manusiawi.

Pembantaian secara brutal terhadap warga sipil di Gaza menjadi bukti hilangnya rasa kemanusiaan, ditambah situasi kelaparan yang tengah dialami warga Palestina akibat blokade Israel terhadap bantuan esensial memperparah catatan buruk kekejian Israel.

Untuk itu, Kemlu mendesak kepada seluruh masyarakat internasional untuk segera terlibat dalam menghentikan agresi Israel dan dan mencabut larangan masuknya bantuan kemanusiaan ke Palestina.

"Masyarakat internasional—khususnya Dewan Keamanan PBB—harus segera mengambil langkah nyata untuk menghentikan agresi Israel dan memastikan akses bantuan kemanusiaan yang penuh, aman, dan berkelanjutan, termasuk melalui badan-badan PBB,” lanjut Kemlu dalam tulisannya.

Indonesia sendiri turut menyambut baik berbagai seruan dari sejumlah negara dan Uni Eropa terhadap pencabutan pembatasan bantuan yang dilakukan Israel secara sepihak.

Selain itu, Indonesia juga mendesak semua pihak untuk bersama-sama melindungi warga sipil serta mematuhi kewajibannya berdasarkan pada hukum humaniter internasional.

“Komunitas internasional harus bersatu dalam upaya bersama untuk mengakhiri konflik,” kata Kemlu menegaskan.

Sebelumnya, Presiden Emmanuel Macron memberikan pernyataannya dengan menegaskan bahwa Prancis siap mengakui kedaulatan Palestina pada September 2025.

Hal tersebut ditegaskan Marcon melalui akun media sosial X resminya pada Kamis (24/7/2025) waktu setempat, setelah sebelumnya ia mendeklarasikan pernyataan tersebut di hadapan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Konsisten dengan komitmen bersejarahnya demi perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, saya telah memutuskan supaya Prancis mengakui Negara Palestina,” kata Presiden Prancis.

Saat ini, lanjut Macron menegaskan - bahwa gencatan senjata, serta pembebasan semua sandera dan pengiriman bantuan kemanusiaan merupakan kebutuhan yang sangat krusial bagi seluruh warga Gaza di sana.

Pernyataan Presiden Macron tersebut langsung disambut baik oleh berbagai pemimpin Eropa seperti Spanyol dan Irlandia yang telah lebih awal mengakui kedaulatan Negara Palestina.