Pemerintah Siapkan PLTS 100 GW untuk Perkuat Sistem Kelistrikan Nasional

AKURAT JABAR – Pemerintah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sekaligus memperkuat infrastruktur kelistrikan nasional. Salah satu program yang tengah didorong adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) yang diproyeksikan menjadi bagian penting dari agenda transisi energi Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana tersebut saat membuka Electricity Connect 2026 di Tangerang Selatan, Selasa (22/9/2026).

Dalam agenda tersebut, pemerintah kembali menegaskan komitmen menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2050 hingga 2060. Pemerintah juga mendorong peningkatan pemanfaatan EBT dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

Bahlil mengatakan pemerintah tidak hanya menjadikan transisi energi sebagai target kebijakan, tetapi juga menyiapkan program konkret melalui pengembangan pembangkit dan jaringan listrik.

"Indonesia tak akan bergeming dan tetap konsisten untuk memenuhi target net zero emission kita di 2050 sampai tahun 2060. Caranya bukan hanya tema, langsung dibuat program konkret. Di RUPTL kita dorong 70 persen energi baru terbarukan dan kita menambah 100 gigawatt," tegas Bahlil.

Pernyataan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan pengembangan energi surya sebagai salah satu program utama untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan porsi energi bersih.

PLTS 100 GW Butuh Investasi Puluhan Miliar Dolar

Program PLTS 100 GW membutuhkan investasi dalam skala besar. Bahlil menyebut kebutuhan investasi untuk program tersebut berada di kisaran US$70 miliar hingga US$73 miliar.

Besarnya kebutuhan investasi tersebut membuka peluang kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, hingga pelaku industri pendukung.

Pemerintah juga menekankan pentingnya pemanfaatan produk dalam negeri dalam pelaksanaan proyek. Namun, kapasitas industri nasional tetap menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan agar kebutuhan proyek dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

Sebelumnya, pemerintah telah memulai pelaksanaan program PLTS 100 GWp melalui peluncuran dan groundbreaking sejumlah proyek pada Agustus 2026.

Kementerian ESDM menyebut program tersebut mencakup proyek di berbagai wilayah, termasuk PLTS terapung dan pembangkit surya di wilayah kepulauan.

Pada tahap awal, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah kapasitas untuk mulai dieksekusi. Pada Agustus 2026, Bahlil menyampaikan bahwa tahap pertama pembangunan PLTS akan diarahkan pada kapasitas sekitar 30 GW.

RUPTL 2025-2034 Jadi Bagian Penting

Selain program PLTS 100 GW, pemerintah menggunakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sebagai salah satu instrumen utama pengembangan sektor ketenagalistrikan.

Dalam RUPTL tersebut, total kapasitas pembangkit yang direncanakan mencapai sekitar 69,5 GW. Sekitar 70 persen dari kapasitas tersebut diarahkan berasal dari energi baru terbarukan.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pembangkit tidak hanya berkaitan dengan penambahan kapasitas listrik, tetapi juga perubahan komposisi sumber energi.

Kementerian ESDM mencatat bauran EBT dalam sektor listrik Indonesia pada 2025 mencapai 15,75 persen. Pada tahun yang sama, penambahan kapasitas pembangkit EBT mencapai 15.630 megawatt (MW).

Dengan demikian, peningkatan porsi EBT dalam RUPTL menjadi tantangan sekaligus bagian dari upaya pemerintah mempercepat transformasi sistem energi.

Transmisi 48.000 Kilometer Disiapkan

Pengembangan pembangkit juga harus diikuti pembangunan jaringan transmisi. Tanpa jaringan yang memadai, listrik yang dihasilkan pembangkit baru tidak akan dapat disalurkan secara optimal ke pusat-pusat kebutuhan energi.

Karena itu, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan transmisi sekitar 48.000 kilometer sirkuit (kms). Selain transmisi, RUPTL 2025-2034 juga mencakup pembangunan gardu induk dengan kapasitas total sekitar 108.000 megavolt ampere (MVA).

Penguatan jaringan tersebut penting karena lokasi sumber energi terbarukan tidak selalu berada di dekat pusat konsumsi listrik.

Kondisi geografis Indonesia yang luas dan terdiri atas banyak pulau juga membuat pembangunan infrastruktur jaringan menjadi bagian penting dari pengembangan energi nasional.

Dalam Electricity Connect 2026, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan kesiapan PLN untuk menjalankan arah kebijakan pemerintah di sektor ketenagalistrikan.

Darmawan menegaskan pengembangan sistem listrik nasional membutuhkan kapasitas pembangkit sekaligus jaringan transmisi yang memadai.

"Jawabannya hanya satu, siap Bapak laksanakan. Epicentrum the new development of energy ada di Indonesia," ujar Darmawan.

Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha Dibutuhkan

Besarnya kebutuhan pembangunan membuat pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Selain PLN dan kementerian terkait, pelaku usaha, investor, akademisi, lembaga pembiayaan, serta industri dalam negeri memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.

RUPTL 2025-2034 sendiri membuka peluang investasi besar di sektor pembangkit dan jaringan. Pemerintah sebelumnya memperkirakan kebutuhan investasi dalam RUPTL mencapai sekitar Rp2.967,4 triliun untuk pembangunan pembangkit, transmisi, distribusi, dan program listrik desa.

Sekitar 73 persen kapasitas pembangkit dalam RUPTL direncanakan melalui skema kerja sama dengan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP).

Karena itu, pengembangan energi terbarukan tidak hanya menjadi agenda pemerintah. Ekosistem investasi dan industri pendukung juga diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung sesuai target.

Bahlil juga menekankan pentingnya penggunaan komponen dalam negeri dalam proyek kelistrikan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap industri nasional sekaligus memperkuat rantai pasok dalam negeri.

Tahapan Implementasi Terus Dipersiapkan

Pemerintah kini melanjutkan persiapan teknis dan regulasi untuk mempercepat realisasi program tersebut. Bahlil pada September 2026 juga menyampaikan bahwa penyesuaian RUPTL diperlukan agar program tambahan pembangkit memiliki landasan perencanaan yang sesuai. Pemerintah juga membahas percepatan proses tender untuk tahap awal PLTS sekitar 25-30 GW.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa target PLTS 100 GW membutuhkan tahapan pelaksanaan yang mencakup regulasi, pembiayaan, pengadaan, kesiapan lahan, teknologi, hingga pembangunan jaringan.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menyiapkan regulasi dan aspek ketersediaan lahan sebagai bagian dari percepatan proyek PLTS 100 GW.

Dengan berbagai tahapan tersebut, pengembangan pembangkit energi surya diarahkan tidak berdiri sendiri. Pemerintah menggabungkannya dengan pembangunan transmisi dan infrastruktur pendukung agar tambahan kapasitas listrik dapat masuk ke sistem secara efektif.

Pada akhirnya, program PLTS 100 GW, peningkatan porsi EBT hingga 70 persen dalam RUPTL, serta pembangunan jaringan transmisi sekitar 48.000 kilometer sirkuit menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk mengembangkan sistem kelistrikan Indonesia.

Program tersebut sekaligus menjadi salah satu instrumen untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus berkembang dan menjalankan agenda transisi energi menuju target Net Zero Emission 2050-2060. Realisasinya akan sangat bergantung pada kesiapan regulasi, investasi, teknologi, industri dalam negeri, lahan, serta pembangunan jaringan listrik secara terpadu. (Red)